PENDAHULUAN

Ilmu merupakan sebuah hakikat yang tidak akan terlepas dari manusia, sifat manusia yang ingin selalu tahu, heran, kagum, dan selalu ingin menjadi yang terbaik, mendorong manusia untuk mencari jawaban-jawaban atas realitas kehidupan. Sehingga ilmu dan kehidupan dapat di ibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena pada awalnya ilmu merupakan sebuah upaya untuk menjawab realitas kehidupan.

Namun saat ini terjadi dikotomi yang mendalam antara ilmu dan kehidupan manusia (kepentingan), khususnya setelah filsafat positivisme Comte diterima secara umum oleh madzhab ilmu pengetahuan diseluru dunia. Ilmu pengetahuan dituntut untuk melepaskan diri dari kepentingan kepentingan-kepentingan yang terselubung dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan harus membangun free value dalam mencari ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari kepentingan ini menimbulkan dampak positif maupun negatif, disatu pihak ilmu menjadi sesuatu yang suci dari segala kepentingan-kepentingan namun, disatu sisi lain ilmu pengetahuan menjadi tanpa makna yang cenderung kurang berpihak kepada kemaslahatan bersama.

Ilmu positivistik yang mengklaim sebagai “ilmu yang bebas kepentingan” dalam sejarahnya telah menganhancurkan dan merekonstruksi mitos-mitos teologis-metafisik yang dianggap sebagai penghambat kemajuan pemikiran manuasia. Namun positivisme menimbulkan kontradiksi-kontradiksi baru yang semakin meningkat. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan kepentingan merupakan sesuatu yang harus diintegrasikan kembali sebagaimana ilmu diabad-abad klasik. Diabad inilah kemudian teori sosial kritis ingin menjawab kontradiksi0kontradiksi tersebut dengan mengintegrasikan dan merekonstruksi kembali ilmu pengetahuan dan kepentingan. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana pertautan pengetahuan dan kepentingan dari berbagai perspektif teori kritis. Terdapat berbagai tokoh yang membahas ilmu pengetahuan dan kepentingan mulai dari Idialisme Hegel, Marx, Marxis, Neomarxis, hingga madzhab frankfrut.

 

PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas tentang pertautan ilmu pengetahuan dan kepentingan, kita harus terlebih dahulu mengenal landasan dasar radikalisasisi kritik pengetahuan yang merupakan landasan dasar kita dalam  dalam memahami kepentingan dan pengetahuan.

Immanuel Kant berpendapat bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari sintesa apriori dan aposteriori, dimana dalam memperoleh pengetahuan yang rasional setidaknya rasio manusia menempuh tiga tahap refleksi. Pertama tahap pengetahuan indrawi yang terdiri dari unsur apriori dan aposteriori, dala hal ini apriori berkaitan dengan ruang dan waktu, aposteriorinya berupa kenyataan yang dapat diketahui. Tahap kedua, tahap akal budi dimana merupakan orde data indrawi yang telah dikenali pada tahap indrawi. Tahap ketiga adalah tahap rasio, tahap ini merupakan pengetahuan teoretisi murni yang berlandaskan argument-argumen.

Hegel mengkritik kant, menurut hegel kesadaran kritis atau subjek pengetahuan tidaklah seba jadi melainkan merupakan sebuah proses pembentukan. Pendekatan pengetahuan hegel tidaklah trasendental, melainkan sebuah pendekatan yang fenomenologis, sebagaimana konsep roh absolute hegel dalam filsafat sejarahnya. Meta kritik marx terhadap Hegel, marx berasumsi bahwa pengetahuan bukanlah idealisme yang metafisik tetapi merupakan suatu material yang kongkrit. Menurut marx pengetahuan merupakan proses material yang terjadi pada manusia yang kongkrit, dimana proses material ini adalah aktivitas manusia atau kerja.

Comte dan Mach menggagas positivisme sebagai landasan dalam ilmu pengetahuan, Comte mengahiri refleksi subjek atas pengetahuannya dengan penyelidikan atas metodologi danprosedur ilmu pengetahuan. Comte menganggap penyelidikan filosofis tidak akan kunjung selsai dan merupakan perbuatan yang sia-sia, seperti yang dilakukan metafisika.

 

 

ILMU DAN KEPENTINGAN

kepentingan ilmu teknis empiris-analitis

Kepentingan teknis dalam ilmu pengetahuan ini setidaknya diambil dari dua hal yaitu penguraian logika penelitian peirce dan dan menguraikan refleksi diri ilmu-ilmu alam. Dalam pandangan peirce penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kongkret sehari-hari karena kegiatan ilmiah merupakan satu kegiatan hidup itu sendiri. Habermas berpendapat bahwa pelembagaan proses penelitian menentukan jalan yang harus ditempuh untuk sampai pada kebenaran ilmu karena merupakan ilmu pengetahuan yang tak dipaksakan dan intersubjektif.

Peirce membedakan tiga bentuk kesimpulan yaitu deduksi, induksi dan abduksi. Jika kesimpulan harus menggunakan cara-cara tertentu maka kesimpulan tersebut deduksi.  Jika suatu kesimpulan menunjukkan nyatanya berjalan menurut cara tertentu disebut induksi. Dan akhirnya kalau suatu kesimpulan membuktikan bahwa sesuatu mungkin berjalan dengan cara tertentu disebut abduksi. Menurut habermas pendapat Pierce merupakan sistem tindakan instrumental, yang kemudian habermas mengkonsepkan 3 hal sebgai penguasaan atas kondisi eksternal manusia. Dimana tidakan tersebut dilaksanakan dalam rangka belajar yang bersifat kumulatif. Pertama kita memisahkan proses belajar dari proses kehidupan biasa, agar dapat mengkontrol objek secara selektif. Kedua, ketepatan dapat dijamin dan diperoleh suatu kebenaran ynag dapat dipercaya secara intersubjektif. Ketiga, mensistematisasi system pengetahuan kedalam suatu teori.

Dalam hal ini kepentingan kognitif menurut habermas mengarahan penelitian ilmu-ilmu alam bersangkutan dengan menguasai alam secara teknis. Dalam bukunya knowledge and human interest habermas mengatakan bahwa ‘kita berbicara tentang sesuatu “kepentingan konstitusi pengetahuan kedalam penguasaan teknis yang mungkin’, yang menentukan jalannya objektifvasi kenyataan sebagai sesuatu yang niscaya dalam rangka kerja yang trasedental dari proses penelitian. Artinya kepentingan teknis merupakan dasar dari ilmu alam, menurut habermas konsesnsus tidak dapat dicapai dengan logika penelitian namun taraf yang melampaui logika penelitian yaitu komunikasi antar peneliti.

Kepentingan praktis ilmu-ilmu historis-hermeneutis

Dalam kepentingan hitoris-hermeunitis ini akan ibahas dua hal yaitu membahas hubungan anatara peneliti dan objek yang penelitian dan metodologi dalam penelitian itu sendiri. Dalam segi epistimologi terdapat perbedaan antara ilmu alam dan ilmu budaya, diaman Perbedaan epistimologi ilmu alam dan ilmu budaya terletak pada hubungan subjek dan objek yang diteliti. Dalam ilmu alam hubungan peneliti dan objek yang diteliti berjarak sedangkan pada ilmu budaya tidak.

Karena sikap subjek terhadap objeknya berbeda, maka metode kedua ilmu pengetahuan itupun berbeda. Metode ilmu alam cenderung menggunakan metode erklaren (menjelaskan) sedangkan ilmu budaya verstehen (mengerti). Earklaren berarti menjelaskan suatu menurut penyebabnya sedangkan metode verstehen lebih cenderung menemukan makna dari produk manusiawi seperti sejarah, masyrakat, interaksi dan sebagainya. Habermas menjelaskan bagaimana hermeunetis ini memahami makna atas produk budaya dimana konteks konkret kehidupan dapat diungkap melalui ekspresi kehidupan. Ekspresi kehidupan terdiri dari tiga macam yaitu linguistik, tindakan dan ekspresi pengalaman.

Kepentingan emansipatoris ilmu-ilmu kritis

Pembedaan yang dilakukan oleh kant, antara rasio murni dan rasio praktis menghadapi kebuntuaanya ketika akan menjadikan rasio murni tersebut menjadi praktis.  kant mengalami kesulitan dalam menjawan  pertanyaan ini. Menurut habermas, untuk menjawab pertanyaan itu, diperlukan suatu konsep tentang kepentingan yang tidak empiris tetapi tidak juga sepenuhnya terpisah dari pengalaman.

Kepentingan yang dimaksud oleh habermas di sini adalah konstitutif pengetahuan. Jika dengan rasio teoritis atau murni  kita ingin menjawab pertanyaan apakah yang dapat saya ketahui?, dan dengan rasio praktis murni kita ingin kita menjawab pertanyaan apakah yang dapat saya lakukan?, maka pengetahuan kritis yang didorong oleh kepentingan kognitif itu ingin mejawab apakah yang dapat saya harapkan?

Pertanyaan pertama yang menuntut jawaban teoritis dan spekulatif ini terlakasana dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua yang menuntut jawaban praktis dan ini terlaksana dalam etika. Tetapi menurut habermas, pertanyaan ketiga menuntut jawaban yang bersifat praktis sekaligus teoritis dan di snilah rasio murni berkaitan dengan rasio praktis.

Lebi lanjut, habermas menjelaskan, jika kant memandang kepentingan praktis ini sebagai hasil rasio murni yang telah menjadi praktis, fichte memandangnya sebagai tindakan rasio sendiri. Rasio praktis bekerja dalam kegiatan rasio murni atau dengan kata lain, rasio spekulatif dan rasio praktis identik dalam satu kegiatan kognitif. Kegiatan kognitif yang dimaksud adalah refleksi diri.

Refleksi diri sebagai kunci habermas, dalam refleksi diri, ego menjadi transparan  terhadap dirinya sendiri dan terhadap asal usul kesadaranya sendiri. Dalam kegiatan refleksi, kita, sebagai ego, tidak hanya memiliki kesadaran baru tentang diri kita sendiri, melainkan juga bahwa kesadaran baru itu mengubah hidup eksistensial kita sendiri. Tindakan mengubah hidup itu adalah tindakan emansipatoris. Karena dalam refleksi diri, kesadaran dan tindakan emansipatoris itu menyatu, maka dalam kegiatan refleksi, rasio kita langsung menjadi praktis.


PENDAHULUAN

 

Dikotomi ekonomi di negara berkembang merupakan salah satu problematika pokok dalam perekonomian, dikotomi yang terlalu dalam tersebut bahkan menimbulkan sekat-sekat dan konflik-konflik antara struktur ekonomi tradisional dan struktur modern. Kecederungan pemerintah yang berpihak kepada pemilik modal besar memicu hancurnya perekonomian tradisional yang masih membutuhkan waktu menuju transisi ke sistem yang lebih modern. Kebijakan impor dan pasar bebas justru mematikan pondasi ekonomi dalam negeri karena kalah bersaing dengan pasar global.

Wacana mengembalikan perekonomian Indonesia dalam spirit pancasila merupakan hasil dari refleksi dan respon terhadap realitas perekonomian Idonesia yang semakin terdesak di pasaran global. Upaya penerapan nilai-nilai pancasila sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara, karena dengan mengamalkan pancasila sebagai idiologi berarti setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila ke empat keempat sebagai cara atau metode kerjanya dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.[1]

Mubyarto merupakan ekonom yang banyak mengkonsepkan ekonomi kerakyatan ini kedalam suatu analisis empiris yang muncul dari kearifan kultur ekonomi masyarakat Indonesia. Sebenarnya ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila ini telah digagas oleh para bapak pendiri bangsa kita yaitu Soekarno dan Bung Hatta, Soekarno melalui anti kolonialisme dan kapitalismenya dan Bung Hatta dengan koperasinya. Koperasi terbukti berhasil menopang perekonomian negara Indonesia, namun karena terdapat banyak konflik politik antara sekutu dan komunis yang ditandai dengan lengsernya Bung Karno, koperasi hanya menjadi sesuatu hal yang disepelekan dan hanya dijadikan ajang politisasi saja, sehinggga dengan mudah perusahaan Multinational coorporation menguasai seluruh sumberdaya alam Indonesia. Dampak dari munculnya Multinational coorporation yang paling nyata adalah semakin meningkatnya kemiskinan ditengah kekayaan sumberdaya alam Indonesia.

Meskipun dalam perjalanannya ekonomi kerakyatan ini mengalami pasang surut atau bahkan dapat dikatakan sempat diabaikan, namun terbukti hanya ekonomi kerakyatanlah yang  dapat menanggulangi krisis tahun 1998 di Indonesia yang justru diakibatkan oleh hutang-hutang korporasi dan tidak terbendungnya investasi jangka pendek. Oleh sebab itulah ekonomi kerakyatan dapat dijadikan sebagai bentuk kemerdekaan dalam ekonomi yang berdikari tanpa adanya intervensi idiologi bangsa-bangsa lain.

PEMBAHASAN

 

  1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan tumbuh dari nilai-nilai luhur bangsa indonesia, dan ekonomi kerayaktan merupakan bentuk pengejawantahan nilai dasar negara republik indonesia berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan UUD 1945 khususnya pasal 33. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh idiologi pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.[2] Artinya bahwa ekonomi kerakyatan muncul dari kesadaran kultur masayarakat indonesia sendiri yang telah mengadaptasikan dirinya dalam menghadapi konteks sosial, ekonomi politik yang telah ada.

Dalam sejarahnya ekonomi kerakyatan ini telah sukses membantu berdirinya bangsa Indonesia, sejak perusahaan asing dinasionalisasikan maka masayarakat dengan dukungan pemerintah membangun koperasi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan berdikari secara ekonomi. Ekonomi kerakyatan ini terbukti dapat emeningkatkan perekonomian negara melalui tumbuh dan berkembangnya koperasi dikala itu, misalnya pada tahun 1953 terdapat 8.223 koperasi yang ada, koperasi kredit sebagai koperasi terbanyak. Sedangkan sisanya koperasi produksi sebanyak 1.234 unit, terdiri dari 700 koperasi tani, 225 koperasi industri dan kerajinan, 93 koperasi perikanan, 20 koperasi peternakan, dan sekitar 199 koperasi produksi lainnya.[3] Dan koperasi terus mengalami pekembangan pesat dalam menyokong perekonomian, namun setelah konflik antara kekuatan komunis dan kapitalis yang berujung pada penggulingan Soekarno oleh Soeharto koperasi Indonesia merosot tajam. Pada tahun 1966, jumlah koperasi tercatat 73.400 unit, dengan jumlah anggota  11,7 juta orang, sedangkan pada tahun 1968 merosot menjadi 14.700 dengan jumlah anggota 3,5 dan itupun koperasinya hanya dijadikan ajang politisasi kalangan ABRI.

  1. Substansi Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa substansi pokok ekonomi kerakyatan adalah pengamalan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945 terutama pasal 33. Landasan konstitusi ekonomi kerakyatan adalah UUD 1945 pasal 33. Sebelum diamandemen oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakya, pasal 33 UUD 1945 ini terdiri dari tiga ayat dibatang tubuh dan empat paragraf dipenjelasan. Bunyi paragraf pertama bagian penjelasan pasal 33 UUD 1945 adalah sebgai berikut: “Dalam pasal 33 tercantu demokrasi ekonmi, produksi dikerjakan oleh semua orang dibawah kepemimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang. Sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai adalah koperasi”.

Dari penjelasan pasal 33 itu dapat ditarik tiga postulat pokok. Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan hal ini tidak hanya untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, melainkan juga keikut sertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi tersebut. Hal itu sejalan dengan pasa 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kedua, partisipasi anggota masyarakat dalam menikmati hasil-hasil produksi nasional. Dalam artian masyarakat harus menikmati produksi nasional secara merata, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil-hasilnya harus berlangsung dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.[4] Artinya bahwa masyarakat tidak boleh hanya diperlakukan sebagai objek saja, meskipun mengundang para investor namun masyarakat tetap memiliki daya tawar sebagai subjek pembangunan yan memiliki alat produksi, turut mengambil keputusan ekonomi, dan turu mengambil akibat dari pelaksanaan segala keputusan-keputusan ekonomi.

Secara operasional jika kita melihat pasal 33 maka sistem ekonomi kerakyatan atau pancasila ini paling tidak memiliki tiga prinsip pengoperasionalan. Ayat (1) perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hiup orang banyak dikuasai negara; ayat (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Azas kekeluargaan maksudnya adalah setiap pelaku ekonomi indonesia pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerjasama dan saling membantu (Hatta, 1970).  Meskipun begitu bukan berarti tidak ada persaingan dalam sistem ekonomi kerakyatan, persaingan justru menjadi syarat berlangsungnya ekonomi kerakyatan misalnya saja persaingan antar koperasi, persaingan produksi dan sebgainya hanya saja titik tekannya adalah kemakmuran masayarakat diatas kemakmuran orang seorang. Ayat yang kedua, adalah sektor publik dikuasi oleh negara demi kepentingan bersama, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses layanan umum dengan biaya yang ringan hal itu bertujuan untuk menanggulangi kapitalisme perorang yang menyebabkan kemiskinan secara struktural. Ketiga segala sumberdaya alam negara haruslah digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam artian segala sumberdaya alam harus menjadi milik rakyat seutuhny tanpa diintervensi oleh bangsa lain.

  1. Agenda  Ekonomi Kerakyatan dan dalam Koteks Pembangunan.

Menurut dennis goulet (1986), perencanaan pembangunan merupakan bagian dari kebijakan publik. Dalam hal ini, terdapat tiga rasionalitas yang saling berinteraksi dalam pembentukan keputusan publik antaralain:

  1. Technologi rationality, berarti berdasarkan pada epistimologi ilmu pengetahuan modrn yang mengedepankan logika efisiensi.
  2. Political rationality, merupaka sebuah logika kepentingan yang selalu mengedepankan pemeliharaan instittusi kebijakan baik motif mempertahankan kekuasaan ataupun keuntungan.
  3. Ethical rationality, lebih menekankan pada pencitraan, pemeliharaan, atau mempertahankan norma-norma.[5]

Jika kita membaca ketiga realitas diatas maka kita akan menyimpulkan bahwa ethical rational dan political cenderung mengacu pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat dan technologi rational apa yang dianggap benar oleh perencanaan. Dilema ini timbul ketika apa yang dianggap benar belum tentu dianggap baik oleh masayarakat. Dalam perjalanan ekonomi kerakyatan tidak jauh berbeda dari relitas tersebut, paca lengsenrnya Soekarno, indonesia cenderug mengadopsi technologi rational yang cenderung dilahirkan di eropa sehingga sangat sulit sekali diterima oleh kultur masyarakat timur dan justru menimbulkan dikotomi yang sangat tajam dalam sistem ekonomi.

Technologi rational ala eropa justru disalah gunakan diera soeharto sebagai bentuk subversi neokolonialisme. Karena secara substansi dasar ekonomi kerakyatan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalisme barat yang cenderung ingin melakuakan bentuk benjajahan baru baik dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Secara ringkas subversi neokolonialisme itu dapat kita telaah dalam perjalanan sejarah Indonesia yang tercermin dari beberapa bagian sejarah.

Pertama, dilakukannya agrsei belanda I dan II pada tahun 1947 dan 1948 setelah dilakukannya proklamasi merupakan bentuk upaya pengagalan pemerintahan republik indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan kepribadian dan dipaksakannya

Kedua, Konferensi Meja Bundar (KMB) yang cenderung ingin menjerat indonesia dalam intervensi kolonialisme baru yang tercermin didalam tiga syarat ekonomi dan keuangan (1) pemerintah Indonesia harus bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, (2) pemerintah Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh IMF dan pemerintah harus bersedia menerima warisan hutang pemerintah belanda sebesar 4,3 Milliar gulden.

Ketiga, upaya pihak asing menyokong pemberontakan diberbagai wilayah Indonesia akibat diterapkannya ekonomi kerakyatan berupa nasionalisasi perusahaan asing. Hal itu tentunya dibuktikan dengan alat-alat militer berupa thank, senapan buatan pihak kolonial, marinir asing, yang membantu pemberontakan PRRI/Persemesta.

Keempat, ‘diseludupkannyanya’ dosen Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia ke AS untuk memepelajari ekonomi leberal kapitalis yang semula ditentang oleh bung Karno. Proses penyelundupannya itu dilakukan melalui biasiswa yayasan ford foundation dan universitas california yang mengakibatkan pembelokan haluan perekonomian kerakyatan.

Kelima,sandiwara politik dalam gerakan PKI 30 september 1965 yang merupakan pengkonstruksian sekutu terhadap ekonomi Indonseia.  Kejadian pengulingan kekuasaan itu akibat bung karno mencabut tentang penanaman modal asing dan nasionaliasasi perusahaan, serta penarikan diri indonesia dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia. Upaya pengamendemenan pasal 33 secara keseluruhan berupa penghapusan isi pasal tesebut, namun melalui perdebatan yang sengit mubyarto berhasil mempertahankan ayat 1,2, dan 3 (Muyarto 2011) meskipun bagian perusahaan yang seuai dengan itu ialah koperasi dan bagian penjelasan pasal 33 hilang dan masih banyak lagi upaya pembunuhan ekonomi bangsa indonesia yang sejak pertama kali digagas oleh bapak pendiri bangsa kita.

Sebuah Agenda Ekonomi Kerakyatatan

Agenda kerja nyata merumpakan sebuah sarat dalam merealisasikan ekonomi pancasila ini agar tidak hanya menjadi sebuah wacana kosong, melainkan memang terdapat langkah praksis pembaharuan ekonomi bangsa. Ada berbagai aspek agenda yang perlu diperhatikan diantaranya

Pertama, menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara yang baik. hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah korupsi, memastikan pemanfaatan belanja negara secara efektif dan efiien, meningkatkan kapasitas keunagan daerah, dan sebagai sumber patokan dasar pembangunan daerah selanjutnya.

Kedua, melakukan renegoisasi pembayaran dan penghapusan sebagian hutang luar negeri sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran. Penghapusan utang luar negeri ini dilakukan pada utang yang tergolong sebagai utang najis, yaitu utang luar negeri yang masih sarat dengan manipulasi para kreditur, sedangkan pemanfaatannya cenderung diselewengkan oleh pihak penguasa  yang digunakan untuk memperkaya diri (Adams, 1991). Pembuatan utang luar negeri juga perlu dikurangi atau bahkan dihentikan sebab selama ini hutang luar negeri lebih banyak ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan untuk membangun proyek yang memfasilitasi penanaman modal asing. Sehingga secara langsung tidak bermanfaat bagi masayarakat secara umum. Karena hutang luar negeri hanya akan semakin menyebabkan indonesia terperosok kedalam hisapan kapitalisme global.

Ketiga, merenegosiasikan kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia dengan para kontraktor asing. Renegoisasi kontrak-kontrak pertambangan ini sangat diperlukan demi menopang perekonomian Indonesia dan menghapus kontrak dimasa Soeharto yang cenderung banyak merugikan indonesia. kerena akibat dari kontrak merugikan ini Indonesia memperoleh penghasilan ynag sangat minim dan menambah ketergantungan indonesia terhadap pihak asing. Sehingga perlu dilakukan alih teknologi, pembatasan waktu kontrak dan peningkatan bagi hasil keuntungan perusahaan.

Keempat, mengkaji ulang penerapan rezim kurs mengambang dan rezim devisa bebas. Hal ini tidak hnay menyebabkan rentannya perekonomianindonesia saja, teapi juga sangaat tergantungnya sektor moneter indonesia terhadap dukungan dana cadangan yang berasal dari luar. Selain itu mengefektifkan perbangkan dengan melakukan efektifikasi penyaluran dana pinjaman kepada msayarakat agar proses pembangunan dan investasi dalam negeri dapat tercipta.

Kelima, melakukan otonomisasi dan mendemokrasikan BUMN kedalam daerah dengan kontrol pemerintah pusat. BUMN yang hanya dipegang pemerintah pusast sepenuhnya mengakibatkan kurang berjalannya BUMN baik dari segi pelayanan maupun rencana kedepan, bahakan tidak jarnag akibat telalu besarnya kekuatan pemerintah pusat BUMN hanya dijadikan sebagai ajang politisasi  dan mengrogoti keunagana negara.

Keenam, melindungi dan memajukan hak-hak dasar para pekerja serta meningkatkan partisipas mereka kedalam tata kelola perusahaan. Jaminan para pekerja baik dana pensiun, pesangon, jaminan kesehatan dan lain-lain merupakan hal dasar yang harus dipenuhi perusahaan terhadap karyawannya sebagai bentuk pengamalan pasa 27 UUD 1945.

Ketujuh, melakukan reforma agraria, yaitu menegakkan kedaulatan rakyat dalam tata kelola agraria demi terwujudnay keadilan agraria dalam artian yang sesungguhnya. Pembatasan dan redistribusi lahan sangat diperlukan demi terciptanya produksi yang lebih efesien, efektif dan merata. Kepemilikan tanah oleh pihak asing dan perusahaan juga perlu dibatasi waktu sehingga pemerintah dapat mendapat keuntungan dari sewa tanah tersebut.

Kedelapan, memperkuat perekonomian melalui pengembangan koperasi sejati, yaitu membaharui UU koperasi  No. 25 1992. Koperasi sejatitidak sama dengan koperasi persekutuan majikan yang keanggotaannya dibatasi oleh segelintir pemilik modal, sebagai mana saat ini hanya banyak terdapat diindonesia. Selain itu sosialisasi koperasi sejak dini kepada generasi mudah dan melakukan pelatihan-pelatihan perkoperasian atau bahkan menjadikan koperasi ini menjadi diskursus tepenting dalam ilmu pengetahuan misalanya pembuatan mata kuliah kusus perkoperasian.

Kesembilan, mengembangkan, melindungi, dan memperkuat pasar domestik Indonesia. keterbatasan pasar domestik  ini tidak dapat dipisahkan oleh orientasi penyelenggaraan perekonomian indonesia yang cenderung sanagt tergantung pada pasar ekspor dan arus impor yang begitu deras dan ketergantungan pendanaan dari luar. Hal ini dapat diupayakan melalui pendayagunaan perekonomian rakyat misal mengembangkan pertanian dengan membangun pengelolaan (manufacture) bahan mentah, melakukan proteksi dan pembatasn impor barang yang bisa diproduksi dalam neger dan sebagainya,

DAFTAR PUSTAKA

 

Mubyarto. 1997. Ekonomi Pancasila Lintas Pemikiran Mubyarto. Yogyakarta: Aditya Media

Mubyarto. 1987. Ekonomi PancasilaGagasan dan Kemungkinan, Jakarta:LP3S

 

Revrisond Baswir. 2009. Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 

Sindung Haryanto. 2011. Sosiologi Ekonomi, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media

 


[1] Mubyarto, Ekonomi Pancasila Lintas Pemikiran Mubyarto, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm. 1.

[2] Mubyarto, Ekonomi PancasilaGagasan dan Kemungkinan, Jakarta:LP3S, 1987, hlm 32

[3] Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm, 64

[4] Ibid., hlm. 27

[5] Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011, hlm, 210


TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI

 

  1. A.    Pengantar

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masing-masing negara di dunia tentunya mengalami perbedaan tahap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, hal itu tidak lain disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Misalya negara-negara eropa yang dapat dikatakan sebagai negara modern dan negara dunia ketiga yang dikatakan sebagai negara yang sedang berkembang menuju modren.

Dalam Economic Jurnal[1] Rostow mengkonsepkan proses pembangunan menjadi lima tahap utama dan setiap negara-negara di dunia dapat digolongkan kedalam salah satu dari kelima pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Adapun kelima tahap tersebut adalah: Masyarakat tradisonal (the traditional society), prasyarat untuk lepas landas (the procondition for take off), lepas landas (the take off), Gerakan kearah kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi (The age of high massconsumption).

Dalam membedakan kelima tahap tersebut rostow menggolongkannya berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi. Menurut rostow pembangunan ekonomi atau tranformasi suatu masyarakat tradisional menuju masayarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Dimana perubahan ini bukan hanya bertumpu pada perubahan ekonomi dari agraris ke industri saja, melainkan juga perubahan pada sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan agama.

 

 

 

 

  1. B.     Pembahasan

 

Masyarakat Tradisonal (The Traditional Society)

Tahap tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang didalam fungsi produksi yang terbatas, dalam artian masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikir yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan scara terus menerus.

Menurut rostow dalam masyarakat tradisional ini produksi perkapita masih sangat terbatas dan sumber daya produksi utama adalah sektor pertanian, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengadakan mobilitas vertikal dikarenakan kedudukan masayarakat tidak akan jauh berbeda dengan kedudukan ayahnya dan sistem mobilitasnya umumnya berdasarkan sistem warisan (pemeberian).

Dalam segi politik masayarakat tradisional umunya tuan tanahlah yang memiliki otoritas tertinggi hal itu tidak lain karena pemilik tanah merupakan stratifikasi tertinggi dalam masayarakat tradisonal. Kalau dilihat sistem ilmu pengetahuan dalam masyarakat ini cenderung menyelsaikan persoalan dengan cara-car yang kurang rasional dan masih menggunakan cara berpikir budayawi dari tadisi turun temuurun.

Prasyarat untuk Lepas Landas (The Procondition for Take Off)

Tahap prasyarat lepas landas ini adalah masa transisi dimana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya, atau dipersiapkan dari luar untuk mencpai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untu terus berkembang.[2] Tahap prasyarat lepas landas ini dibagi menjadi sua tipe oleh Rostow. Yang pertama adalah tahap yang dilakukan dengan mengubah masyarakat tradisional yang telah ada, sedangkan yang kedua adalah brown free yaitu Amerika, Kanada, Australia, Selandia baru, dimana mereka tidak perlu merubah sistem tradisional dikarenakan masyarakat itu terdiri dari imigran-imigran yang diperlukan sebagai tahap masa prasyarat lepas landas.

Pembangunan: Perubahan yang Bersifat Multidimensi

Sebagaimana telah dinyatakan Rostow bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan saling berhubungan. Misalnya saja argumen yang mengatakan bahwa tabungan akan mempercepat pembangunan, hal itu tentunya tidak akan terlaksana jika perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan lain dalam masayarakat, misalnya saja cara penggunaan  tabungan dengan sebaik baiknya. Karena jika ditelaah secara multidimensi maka akan terjadi hubungan yang kompleks, misalnya tabungan akan mempercepat pembangunan melalui investasi dan tentunya akan terciptanya sarana dan prasarana umum, peningkatan kualitas pendidika dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknogi dan sosial.

Perombakan Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, sehingga kemajuan dalam bidang pertanian, pertambangan, dan sebagainya harus diiringi dengan penananaman modal. Sehingga di negara pra landas ini untuk berkembang maka dibutuhkan sistem pertanian, pertambangan yang matang dan kemudian seiring perkembangannaya yang memerlukan pengolahan bahan mentah maka akan didirikan pabrik yang mengolah bahan-bahan tersebut.

Peran Sektor Pertanian

Kemajuan pertanian ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan bagi penduduk yang bertambah; dan agar penduduk kota yang banayak akibatindustrialisasi itu dapat memperoleh bahan makanan yang cukup. Selain itu sektor pertanian yang surplus akan diekspor sebagai modal unutk membeli alat-alat produksi yang mendukung industrialisasi.

Peran Sektor Prasarana

Rostow berpendapat bahwa pada tahap transisi ini memerlukan banyak modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan (infrastruktur). Parasaranan mempunyai tiga ciri kusus diantaranaya, masa antara pembangunan dan pemetikan hasil pembangunan sangat panjang, pembangunan memerlukan biaya yang besar, dan manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masayarakat.

Ciri Kepemimipinan

Rostow menganalisis bahwa dalam tahap ini pemerintahan dalam masayarakat akan lebih teratur dan suatu golongan elit harus tercipta guna untuk mencapai masayarakat industri. Rostow juga menambahkan bahwa masyarakat dunia transisi ini kan berkembang jika mendapat tekanan dari negara-negara maju, karena sangat sulit sekali berkembang jika hanya dipengaruhi secara internal saja.

 Lepas Landas (The Take Off)

Dalam tahap lepas landas merupakan berlangsungnya perubahan yang besar dan drastis dalam masayarakat misalnya, revolusi politik, revolusi ekonomi ataupun perkembangan inovasi-inovasi teknologi dan autput produksi. Adapun ciri-ciri tahap lepas landas adalah sebagai berikut:

  1. Terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5% menjadi 10% dari produk nasional bruto
  2. Terjadi peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.
  3. Adanya platform politik, sosial, dan intitusional baru yang akan menjamin berlangsungnya, segala tuntutan perluasan sektor modern dan potensi ekonomi ekstern.

The Inner Structure of the take off

Selanjutnya Rostow menganalisis the inner structure of the take off, yaitu perubahan-perubahan lain yang mengikuti kenaikan tingkat penanaman modal, yang terjadi dalam masa lepas landas. Perubahan yang terpenting dalam penanaman modal adalah kenaikan tingkat dana yang dipinjamkan, dan kenaikan itu berasal dari dua sumber. Pertama, adanay aliran pendaoatan termasuk perubahan dalam distribusi pendapatan dan impor modal. Sedankan sumber kedua adalah penanaman kembali keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sektor-sektor yang sudah menagalami perkembangan yang pesat.

Pengusaha (enterpreneurs) merupakan hal yang terpenting dalam masa lepas landas ini, dimana mereka akan melakukan inovasi dan penanaman modal diberbagai sektor. Karena pada dasarnya produktivitas pertanian harus ada sebelum masa lepas landas maka akan muncul berbagai golongan petani yang mengolah pertanian secara modern. 

 

Peran Leadeing Sector

Diberbagai perkembangan ekonomi negara umumnya dipicu oleh sektor primer yang merupakan sektor utama munculnya industrialisasi, hal ini dikarenakan hasil yang diproduksinya menghasilkan biaya yang besar bagi pembangunan suatu negara. Jenis-jenis industri primer ini disetiap negara tidaklah sama, misalnya di Inggris yang dipicu oleh kain katun, di swedia dipicu oleh industri kayu, di denmark peternakan, di jepang industri sutra dan sebagainya.

 Gerakan Kearah Kedewasaan (The Drive to Maturity)

Gerakan Kearah kedewasaan ini disebut juga masa sesudah lepas landas, dimasa ini masayarakat sudah mulai efektif menggunakan teknologi modrn pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dalam tahap ini sektor pelopor baru akan menggantikan pelopor lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor primer dalam tahap ini ditentukan oleh teknologi, kekayaan alam dan juga kebijakan pemerintah.

Rostow mengumukakan suatu oerkiraan kasar mengenai masa dimana tahap gerakan kearah dewasaan yang dicapai oleh berbagai negara:

Negara

Tahun

Negara

Tahun

Inggris

1850

Swedia

1930

Amerika

1900

Jepang

1940

Jerman

1910

Rusia

1950

Perancis

1910

Kanada

1950

 

Dalam menganalisis ciri-ciri tahapan ini, rostow menekankan penelaahannya pada coran perubahan sektor pelopor industri di berbagai nega maju dan ia menunjukkan bahwa setiap negara memiliki perbedaan disetiap jenis sektor pelopornya, misalnya jika Inggris industri tekstil digantikan oleh industri baja, batu bara, peralatan teknik berat. Sedangkan Dijerma dan di Amerika jaringan rel kereta api digantika dengan industri baja dan industri peralatan berat.

 

Masa Konsumsi Tinggi (The Age of High Massconsumption).

Tahap terakhir dari teori pertumbahan ekonomi rostow ini adalah tahap konsumsi tinggi, yaitu dimana perhatian masyarakat lebih menakankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi pada produksi sehingga coraknya lebih konsumtif. Dalam tahap ini terdapat tiga tujuan utama masyarakat yang diperebutkan dalam memperoleh sumberdaya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu:

  1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara keluar negari dan kecenderungan ini berwujud penakhlukan negara lain.
  2. Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk dengan cara melakukan pemerataan pendapatan.
  3. Mempertinggi tingkat konsumsi masayarakat diatas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti, makanan, pakaian, perumahan menjadi barang tahan lama dan mewah.

[1] W.W. Rostow, “The Take-Off Into Self- Sustainage Growth”, Economic Jurnal, Maret 1956.

[2] Rostow, The Stages of Economic Growth, hlm. 18-19

Sosiologi ekonomi

Posted: Mei 11, 2013 in Materi kuliah

materi kuliah sosiologi ekonomi SIlahkan di download

PERTEMUAN ke-1

PERTEMUAN KE-2

PERTEMUAN KE-3

PERTEMUAN KE-4

PERTEMUAN KE-5

PERTEMUAN KE-6

PERTEMUAN KE-7

PERTEMUAN KE-8

PERTEMUAN KE-9

PERTEMUAN KE-10

PERTEMUAN KE-11

PERTEMUAN KE-13


SEBUAH ANALISIS HUBUNGAN JAMAAH ISLAMIAH ASIA TENGGARA  

DENGAN PERJUANGAN POLITIK TIMUR TENGAH

Gambar

Oleh, Bodro Sigit Rahwono

1)      Studi Kasus Bom Bali 

Dalam sejarah pra-kemerdekaan Indonesia terdapat dua kekuatan sosial politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu antara nasionalis dan agamis. Agamis diwakili oleh intelektual islam yang dibesarkan melalui tradisi keislaman dan pesantren yang kuat dan nasionalis diwakili oleh para intelektual muda yang mengenyam pendidikan barat yang cenderung sekularis. Sehingga tidak mengherankan jika perbedaan ini pada awal kemerdekaan menimbulkan konflik antara kalangan islam dengan kalangan kebangsaan mengenai hubungan antara islam dan politik.[1] Bahkan kalangan nasionalis mengkhawatirkan pihak islam (Masyumi) meruntuhkan ideologi nasionalisme yang telah disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus, hal itu diperparah dengan adanya pemberontakan DI-TII pada tahun 1949 oleh Kartosuwiryo yang menimbulkan konflik antara nasionalis dan agamis.

Kasus bom bali I dan II merupakan penanda konflik sosial yang ada di Indonesia sekaligus merupakan proklamasi dari keberadaan Islam Radikal di Indonesia, untuk menunjukan eksistensinya serta untuk melakukan show of force mereka dengan sengaja menebar teror bom di berbagai wilayah tanah air. Salah satunya adalah teror bom Bali 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 2002 dan 2005. Mungkin aksi bom bali ini yang paling tidak bisa terlupakan. Pasalnya, aksi bom yang bertempat di sebuah klub malam yaitu Paddy’s Pub dan Sari Club di jalan Legian, Kuta, Bali pada 12 oktober 2002 ini merupakan teror terbesar dalam sejarah terorisme di Indonesia. Aksi tersebut menewaskan  202 orang dan kebanyakan turis asing. Sedangkan yang lainnya mengalami luka berat maupun ringan. Dua bom ini meledak dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu pukul 23.05 WITA. Kurang lebih 10 menit kemudian, ledakan terjadi kembali mengguncang Bali. Pada pukul 23.15 WITA bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Aksi ini banyak dikecam oleh berbagai pihak sebagai aksi teroris yang terparah dalam sejarah indonesia. Dalam aksi teror ini ditetapkan 3 tersangka utama, yaitu Imam Samudara, Amrozi, dan Ali Gufron beserta sekelompok anak buahnya yang mengatas namakan Syariat Islam dalam aksi bom ini. Di temukannya tersangka ini berkat bantuan POLRI dan polisi luar negeri yang melakukan investigasi dengan mencari saksi-saksi serta di mintai keterangan.

Serangan ini menyandang ciri khas serangan jaringan teroris jamaah Islamiyah, sebuah organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Kelompok teroris islamis memiliki ciri khas melaksanakan serangan secara beruntun dan pada waktu yang bertepatan. Dari banyak kalangan termasuk Comander Steven Jackson dari AFP, menyatakan bahwa “dari informasi yang kami terima, mengindikasikan bahwa orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 12 oktober 2002 adalah sangat terlatih dan terkoordinasi”.[2]

Dalam pencarian pelaku pengeboman di bali terjadi silang pendapat. AS dan sekutunya menunjuk Jamaah Islamiyah bahkan mengaitkanya jaringan Al-Qaedah. Tuduhan AS terssebut telah menjadi kontroversi di indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Tapi justru tuduhan tersebut malah menjadi dasar kecurigaan sebagian kalangan akan keterlibatan AS dalam operasi tersebut. Pandangan tersebut banyak di kemukakan aktivis islam, diantaranya adalah Z.A Maulani dan Soeripto. Mereka berpandangan tersebut karena melihat banyak kejanggalan. Sebelum bom meledak ada kapal AS dan Australia berlabuh di pelabuhan Benoa, Bali.

Menurut Maulani bom yang digunakan masuk dalam micro nuke atau di kenal dengan special atomic demolition (SADM) yang bahan bakunya adalah Plutonium dan Uranium. Karena Para pakar menduga diameter bom tidak lebih dari 12 inci (30,48 cm) dan menurut Maulani, kerusakan di Kuta itu paling tidak mem-butuhkan 4 ton HE (high explosive) TNT. Pertanyaannya, bagaimana cara memper-kecil ukuran bom low-specific gravity HE yang volumenya sebesar meja kerja dengan bobot 4.000 kg menjadi sebuah bom berbentuk pipa berdiameter hanya 12 inci dan ditanam sedalam 5 kaki (1,5 meter) di bawah tanah. Ia menyimpulkan senjata itu adalah lain dari pada yang lain dan itu hanya satu di dunia namanya Special Atomic Demolition Munition (SADM) atau disebut juga mikro nuklir. Dimana Negara-negara produsen utama SADM ini adalah AS dan Israel. Dari asumsinya tersebut Soeripto menujuk tiga organisasi intelejen yang mungkin terlibat kasus bom bali, yang mungkin juga beroperasi di Indonesia yang mempunyai skala operasi tinggi dan global. Yaitu: CIA, M16 dan MOSSAD. Jadi tujuan akhirnya untuk menggiring Indonesia masuk perangkap barat agar ikut ambil bagian dalam kampanye dan peran global terhadap terorisme versi barat.[3]

Dalam hal ini terjadi ambiguitas bahwa terorisme bukan hanya menjadi ajang peperangan antara Islam Radikal Timur Tengah dengan Sekutu saja tetapi merupakan ajang penarikan simpati dan penguatan hegemoni politik antar kedua kelompok tersebut. Sehingga posisi masyarakat cenderung sebagai objek penarikan simpati sekaligus korban dari konflik kelompok tersebut. Bahkan kadangkala ketidak jelasan dan keawaman masyarakat terhadap terorisme ini dijadikan sebagai ajang saling menuduh bahkan menjadi alat politik untuk melemahkan dan mengkambing hitamkan agama sebagai penyebab masalah, karena pada dasarnya terorisme dilahirkan dari penjajahan dan kerakusan penguasa itu sendiri.

2)      Analisis Strukturasi Giddens

              a.  Penyebab terorisme

Bertolak dari teori strukturasi, yaitu teori yang berfokus pada praktik sosial yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Bernstein “Inti teori strukturasi ditujukan untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dengan struktur”. Jadi, agensi dan struktur tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain.[4] Dalam bahasa Giddens, agen dan struktur dwi rangkap dimana seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Selanjutnya, struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial, tapi bukan struktur itu sendiri yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial itu.

Dalam terorisme juga demikian, setidaknya disini akan diklasifikasikan antara agensi dan struktur sebagai pembentuk tindakan terorisme. Mulai dari faktor eksternal, yaitu sosial, ekonomi, politik dan kultur yang dirangkum sebagai bentuk dari strukturasi. Sampai dengan faktor internal, yaitu emosi keagamaan dan ideologi yang dirangkum sebagai bentuk dari agensi atau pelaku terorisme. Di sini akan disajikan secara garis besar aspek sosio-historis, bahwa aksi terorisme tidak terlepas dari perjumpaan antara Amerika dengan dunia Islam.

-          Sosial, ekonomi dan politik

Secara ekonomi-politis, isu terorisme tidak terlepas dari perjumpaan Amerika Serikat (AS) dengan dunia Islam dimulai tahun 1970-an, pasca krisis minyak.[5] Perjumpaan yang lebih frontal antara AS dan umat Islam terjadi Revolusi Iran, ketika negara Adi Daya ini menjadi beking Syah yang digulingkan. Dan bentrokan secara langsung terjadi satu dekade kemudian ketika meletus Perang Teluk pertama 1991.[6] Kali ini difokuskan dalam pengkajian bahwa aksi terorisme sebagai respon atas propaganda politik yang dilancarkan Amerika pasca tragedi WTC 2001. Propaganda radikalisme agama menjadi isu utama dalam berita-berita media massa. Apalagi setelah diketahui bahwa tragedi WTC dipastikan AS bahwa pelakunya Al-Qaeda dan Osama Bin Laden, sikap antipati telah menyebar di seluruh penjuru AS terhadap Muslim dan terutama keturunan Arab.

Munculnya kelompok-kelompok terorisme tidak terlepas dari apa yang dikatan Bernard Lewis yang memperingatkan tentang “Amarah dunia Islam”, yang menurutnya merasa sakit hati atas ketertinggalan peradaban dari Barat dan sewaktu-waktu bisa mencari kambing jitam.[7] Dari sinilah bibit-bibit lahirnya kelompok terorisme modern sebagai bentuk resistensi atas hegemoni AS atau Barat.

-          Kebijakan pemerintah

Pasca tragedi WTC 2001, para pemimpin dari aliansi anti-teroris terutama Tony Blair dan George Bush, berbicara tentang perlunya membedakan Muslim yang “baik” dan “yang buruk”. Implikasinya cukup transpaan: Baik di Afghanistan, palestina maupun pakistan, Islam harus dikarantinakan dan kejahatan harus dibersihkan darinya dengan pertempuran saudara antara Muslim yang “baik” dan yang “jahat”.[8]

Selanjutnya, dalam kebijakan Luar Negeri AS juga mengalami perubahan. Rumusan terbaru kebijakan luar negeri AS ini tercermin dalam apa yang disebut dengan “Bush doctrine” – yang menekankan tindakan preemtif, ketimbang defensif, dalam memerangi terorisme.[9] Keputusan pemerintah AS untuk mengesahkan USA PATRIOT ACT – yang memberikan kebebasan kepada FBI, CIA maupun NSA (National Security Agency) untuk melakukan penggeledahan, penangkapan dan penyadapan terhadap mereka yang “dicurigai memiliki hubungan dengan terorisme” – hal ini menunjukkan sikap pemerintah saat ini yang takut dan bukan menghargai kebebasan[10] individual yang diterapkan pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri AS semakin melambungkan kemarahan kelompok-kelompok terorisme Timur Tengah. Karena serangkaian aksi teror diberbagai negara semakin menjadi-jadi pasca kebijakan tersebut diumumkan. Seperti halnya serangkain teror bom di Indonesia, yang dalam tulisan ini difokuskan pada kasus bom Bali.

-          Kultur & Emosi Keagamaan

Perang global melawan terorisme terus didengungkan oleh AS. Dan istilah ini tidak diklarifikasi secara jelas yang menimbulkan kebingungan di dunia Islam. Kaum muslim seakan terbelah antara idealisme agama dan realisme politik. Di satu sisi ada ajaran yang yang diaukui sebagian kalangan Muslim, bahwa umat Islam bersaudara, satu kesatuan ibarat satu tubuh, bila ada satu bagian yang sakit seluruh tubuh akan merasakan sakit.[11] Doktrin ini telah menyebabkan kalangan umat Islam menerima argumen konspirasi, bahwa terorisme adalah bualan AS dan Yahudi yang memojokkan Islam. Kelompok-kelompok yang secara frontal menerima konspirasi inilah yang bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya kelompok terorisme di Timur Tengah.

-          Ideologi

Faktor internal adalah penafsiran aktor / agen / pelaku teror terhadap ajaran-ajaran agama yang cenderung menggunakan pendekatan radikal. Dimana tafsiran terhadap ajaran jihad, perang dan penegakkan syariah menjadi point yang sangat penting dan berpengaruh terhadap aktor / agen / pelaku dalam melihat kondisi realitas pada masyarakat.

Pemahaman atas agama mengalami radikalisasi, dimana pilihan-pilihan untuk menyebarkan ajaran agama mengalami perluasan bahkan sampai dengan pilihan untuk melakukan kekerasan, mendapat pembenaran dalam tafsiran ini. Dalam tafsiran radikal ini, agama tidak hanya diperlukan untuk mengubah prilaku pemeluknya, akan tetapi juga dianggap untuk mengubah sistem sosial yang ada (yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama) bahkan para pemeluk agama lain juga diharuskan tunduk ke dalam ajaran agama mereka.

Tindakan kekerasan mendapat pembenaran dari tafsiran ajaran agama untuk mengubah sistem pemerintahan, sistem sosial dalam masyarakat. Dimana diharapkan dengan tindakan kekerasan, sistem pemerintahan dan sistem sosial mengalami keruntuhan / kehancuran dan digantikan sistem pemerintahan dan sistem sosial yang dianggap sesuai dengan ajaran agama.

b. Hubungan Struktur dan Agensi Teroisme Bom Bali

-          Kaitan Bom Bali dengan Organisasi Islam Global (jamaah islamiyah)

Dalam perjalanannya kasus terorisme di indonesia merupakan bagian dari sejarah perlawanan masyarakat timur tengah terhap hegemoni sekutu. Jika kita menelaah lebih dalam terorisme bukan hanya perihal perbedaan agama saja melainkan juga merupakan perebutan ekonomi dan politik antara pihak oposisi dan penguasa. Misalnya dalam kasus Ali bin Abi Thalib pasca Ali melakukan Tahkim dengan Muawiyah terjadi perpecahan dalam kelompok internal Ali karena tidak menyetujui tahkim yang dilakukan antara Ali dan Muawiyah. Kelompok yang keluar dari jalur Ali dinamakan khawrij (orang yang keluar dari barisan Ali) mereka kecewa dan tidak menerima arbitrase atau tahkim karena mereka menganggap membuat perjanjian dengan pemberontak adalah kafir hukumnya dan darahnya halal, kelompok khawarij ini cenderung bersifat tekstual dalam memahami islam, radikal dan menggunakan kekerasan. Pada massa Dinasti Umayyah mereka secara bergeriliya memerangi kelompok yang tidak sefaham dengannya khususnya kelompok Umayyah.

Dalam perjalanan selanjutnya adalah tahap kolonialisme barat, setelah keruntuhan dinasti-dinasti islam khususnya dinasti terakhir umat islam yaitu Turki Usmani. Selanjutnya di abad 19-an negara-negara Timu dikolonialisasi oleh bangsa barat misalnya saja Irak pada tahun 1920 an oleh inggris, Afghanistan pada tahun 1919 oleh Inggris,  unisoviet (1979), Amerika (2001), mesir pada tahun 1914 oleh Inggris, 1922 merdeka namun inggris Israel, prancis kembali menyerang (1954), Palestina oleh Israel (1946), Iran oleh Rusia (1813) dan intervensi Inggris, dan lain sebagainya.

Penjajahan tersebut menimbulkan semangat nasionalisme yang kemudian menimbulkan peralawanan di berbagai negara dan setelah merdeka mereka tidak puas atas intervensi sekututu di negara mereka. Kelompok-kelompok yang tercipta dari kolonialisasi itu misalnya Ikhwanul muslimin (mesir), Al-Qaeda (afghanistan), Taliban (afghanistan), Jamaah islamiyah (Asia tenggara), Hezbullah (libanon), Hamas (palestina) dan sebagainya. Artinya peperangan ini bukan hanya sekedar peperangan antar idiologi keagamaan namun dibalik tersebut kepada pertentangan kedua kubu atas penguasaan ekonomi (penguasaan tambang, alat produksi, pasar dll) dan politik teritorial.

Jika kita analisis organisasi Jamaah Islamiyah sebagai pelaku bom Bali, tidak lain hanyalah turunan dari organisasi keagamaan global di timur tengah. Jamaah Islamiyah (JI) dibentuk di Malaysia pada akhir tahun 1990-an oleh sekelompok kaum ekstrimis Indonesia yang mengasingkan diri, yakni Abdullah Sungkar dan Abdullah Ba’asyir, untuk memperjuangkan pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Jamaah Islamiyah merupakan transformasi dari gerakan Darul Islam (DI) yang pernah memberontak sekitar tahun 1950-an, yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Menurut Mark Hong, Sungkar dan Ba’asyir akrab dengan Abdul Wahid Kadungga (menantu kepada Kahar Muzakkar,, pemimpin DI Sulawesi Selatan), dialah yang memperkenalkan kepada mereka gerakan Jama‘ah Islamiyyah (Islamic Group), sebuah gerakan militan Muslim yang merupakan pecahan daripada Ikhwan al-Muslimin  (IM) dan mulai popular di Mesir tahun 1970-an.[12]

Namun pada tahun 1993, beberapa saat setelah putusnya hubungan dengan pimpinan NII, Ajengan Masjuki, Abdullah Sungkar mendelegasikan berdirinya Jamaah Islamiyah (JI) yang terpisah dari struktur NII. Terbentuknya Jamaah Islamiyah menandai keluarnya aktivitas kelompok Abdullah Sungkar dan Ba’asyir dari NII.[13]

Di tahun-tahun awal pembentukannya, Jamaah Islamiyah (JI) menyarankan pengunaan jalan damai dalam mencapai tujuan itu. Namun, dalam proses perjalanannya pada pertengahan tahun 1990-an Jamaah Islamiyah (JI) ini mulai mengambil jalan mempergunakan kekerasan. Menurut David Wright-Neville dari Universitas Monash, Australia, militansi ini terbentuk sebagian karena kontak antara tokoh-tokoh Jamaah Islamiyah (JI) dan personel al-Qaeda yang berada di Afghanistan ketika itu. Di bawah pengaruh al-Qaeda, Jamaah Islamiyah (JI) mulai yakin bahwa tujuannya hanya bisa dicapai lewat “perang suci”.[14]

Metode perjuangan Jamaah Islamiyah (JI) banyak dipengaruhi oleh perang Afghanistan. Ini misalnya dapat diamati dari pengakuan Imam Samudra yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus bom Bali. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi mereka selama di medan perang itu antara lain pimpinan Ikhwanul Muslimin di Yordania, Dr Abdullah Azzam, bekas Mursyid Aam Ikhwan di Mesir Syaikh Mustafa Masyhur dan pemimpin faksi militer Ikhwan di Afganistan Syaikh Prof Dr. Abdur-Rabbi-Rasul Sayyaf. Pengakuan Imam Samudra dan terpidana lainnya tentang perbuatannya berikut jaringannya menjadikan keberadaan Jamaah Islamiyah makin diyakini. [15]

Untuk memelusuri lebih jauh ideologi dan struktur Jamaah Islamiyah bentukan Abdullah Sungkar setelah bubarnya hubungan dengan NII, maka sebuah buku panduan organisasi yang sempat diterbitkan dan banyak dikenal sebagai PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), sedikit banyak memberikan gambaran yang cukup jelas. Arti penting buku PUPJI ini antara lain merupakan pegangan utama bagi para pengurus Jamaah Islamiyah dalam menjalankan dan memahami organisasi.[16]

Laporan terakhir dari International Crisis Group (ICG) yang berpusat di Brussels yang berjudul: Jamaah Islamiyah’s Current Status, antara lain menyebutkan bahwa JI masih menyimpan cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kekuatan JI di berbagai wilayah di Indonesia akan ditentukan oleh berbagai faktor seperti adanya pesantren yang berafiliasi dengan JI, sejarah pemberontakan Darul Islam di daerah itu, hubungan bisnis dan kekerabatan di antara anggotanya, keberhasilan mereka dalam merekrut kader-kader dari lingkungan kampus, serta proses rekrutment yang terjadi dari dalam penjara.[17]

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran dalam agen dan strukturnya, terorisme lahir dari proses perjuangan kemerdekaan (nasionalisme) yang berpusat di negara timur tengah. Kesadaran perjuangan sebagai semangat nasionalisme ini berubah ketika negara mereka yang telah merdeka masih diintervensi oleh sekutu sehingga mereka melakukan perlawanan atas pemerintah sekaligus sekutu yang dianggap telah berhianat dari tujuan semula. Dalam prosesnya agama islam yang sudah tersebar menimbulkan semangat lokal ini menjadi semangat global, umat islam di seluruh dunia yang memiliki sejarah yang sama di jajah oleh sekutu.

Kemudian negara-negara di luar Timur Tengah khususnya di asia tenggara membentuk organisasi Jamaah Islamiyah yang masih ada hubungan dengan organisasi Pejuang Islam di Timur Tengah. Selain itu secara idologis mereka memiliki kesamaan idiologis yang umumnya masih berkiblat di wilayah Timur Tengah ,misalnya konsep pan islamisme atau wahdah islamiayah yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi ide-ide islam di Asia Tenggara. Bahkan cara-cara perjuangan mereka masih mencontoh beberapa corak perjuangan di wilayah sental (Timur Tengah).

-          Terorisme Bom Bali dalam Perspektif Strukturasi

Aktor yang terlibat konflik. Dalam fenomena bom bali ini terdapat berbagai aktor yang berkonflik diantaranya Jamaah islamiyah yang dimotori terorisme global dan pemerintah yang dimotori sekutu. Adapun aktor teroris memiliki posisi sebagai I (saya sebagai subjek) dan Me (saya sebagai objek), saya sebagai subjek merupakan aktor sentral yang menjadi patron dalam terorisme dalam hal ini adalah Al-Qaeda dan Ihwanul muslimin, dan saya sebagai objek adalah Jamaah islamiyah itu sendiri yang menjadi client dari terorisme global. Meskipun begitu aktor saya sebagai objek itu menjadi saya sebagai subjek ketika berbenturan secara langsung dengan pemerintah. Aktor sebagai You (kamu) adalah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh densus 88 serta kelompok agen militer CIA dan sebagainya. Sedangkan masyarakat merupakan aktor pasif sebagai mereka, dimana aktor ini menjadi objek untuk menggalang massa sebagai penarikan simpati.

Struktur. Stuktur merupakan sarana atau wadah yang dipakai dalam berjalannya program agen. Didalam struktur ini meliputi jenjang jabatan dalam organisasi, masa yang menggerakkan, sarana-prasarana, idiologi, tujuan dan sebagainya. Jamaah islamiyah dan pemerintah masing-masing memiliki struktur yang mendukung dalam proses tersebut.

Signifikasi. Signifikasi merupakan penanda ataupun selogan yang menjadi simbolisasi pergerakan, jika dalam kasus jamah islamiyah ini mereka menggunakan penanda bahwa mereka adalah golongan islam garis keras misalnya meliputi nama yang berkolerasi dengan perjuangan islam, struktur organisasi yang berafiliasi dengan pejuang islam global, Idiologi dan sebagainya.

Legitimasi. Legitimasi dapat dikatan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki yang menjadi sarana pembenaran. Legitimasi yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah ini adalah Al-qur,an dan kontek sosial yang menuduh golongan sekutu sebagai penjajah yang menyebabkan kekacauan dunia. Sedangkan aktor pemerintah cenderung melegitimasikan diri sebagai golongan status quo yang menjadi pelindung sekaligus pihak yang berkewajiban memberantas teroris melalui undang-undang dan legitimasi global.

Dominasi. Dalam prosesnya terjadi perebutan dominasi kekuasaan antara Jamaah islamiyah dan pemerintah. Posisi pemerintah cenderung sebagai pihak superior dan pihak yang dominan dalam konflik ini dan kelompok Jamaah Islamiyah menjadi pihak yang inferior. Selain itu struktur melahirkan terorisme dan terorisme melahirkan struktur, sehingga terjadi perebutan dominasi ini hingga salah satu dari aktor ini lenyap.


[1] Syarifuddin jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, (Jakarta:prenada media group, 2010), hlm. 90

[2] Kompas, 02-11-2002

[3] Jawa Pos, 14-10-2002

[4] George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010) hlm. 569

[5] Ahmad Norma Permata, Agama dan Terorisme, (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. viii

[6] Ahmad Norma Permata, Ibid., hlm. viii

[7] Ahmad Norma Permata, Ibid., hlm. ix

[8] Mahmoud Hamdani dalam Ahmad Norma Permata, Ibid., hlm. 234

[9] Ahmad Norma Permata, Ibid., hlm. vi

[10] Ahmad Norma Permata, Ibid., hlm. vii

[11] Ahmad Normat Permata, Ibid., hlm. x

[12] Mark Hong, Jemaah Islamiyah: The Threat and Responses, (Singapore: Kertas Kerja, Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), Nanyang Technological University, 2003), hlm. 3.

[13] M. Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokras, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 324-325.

[14] ihttp://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/09/100922_jamaahislamiyah.shtm

[15] http://www.suara-islam.com

[16] M. Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokras, hlm. 329.

[17] Nurrohman, “Jihad, Kekerasan Dan Kekuasaan: Kajian politik hukum atas pandangan sejumlah pimpinan pesantren di Tasikmalaya, Garut dan Cianjur”, Makalah dalam, The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009, hlm. 1.

*Penulis adalah Mahasiswa smester 6 dari prodi Sosiologi


Oleh: Miftahol Arifin

Prolog

Kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Ia adalah kejahatan kemanusiaan yang pada gilirannya menyengsarakan orang banyak. Karenanya, perang melawan korupsi menjadi kewajiban mutlak (fardu a’in) yang harus dilakukan seluruh umat manusia.

Atas dasar itu pula, seluruh elemen bangsa ini berkomitmen kuat memberantas korupsi. Salah satu bukti konkret dari komitmen itu adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan keberadaan KPK, boleh dikata, merupakan manifestasi dari kehendak bersama dan komitmen konstitusional untuk membebaskan negeri ini dari kejahatan korupsi.

Komitmen kongkret pemberantasan korupsi itu tercermin dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas amanah konstiusi dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20/2001 itulah yang secara tersurat dan tersirat mengamanatkan perlunya pembentukan KPK yang independen. Dinyatakan dalam UU ini, bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan keberadaanya sebagai lembaga negara, sebagaimana amanah UU KPK harus dikelola berdasarkan prinsip, cara, dan tata kelola lembaga negara.

Dewasa ini, praktik korupsi sudah merambah kemana-mana. Bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga di bidang agama. Artinya, ranah paling sakral sekali pun saat ini sudah dihinggapi korupsi. Agama yang harusnya menjadi ujung tombak penyelesaian korupsi justru terlibat praktik korupsi. Topik ini akan menjadi bahasan utama dalam artikel ini.

Agama Pun Dikorupsi: Kasus Kemenag

Kita tersentak mendengar berita tentang korupsi dana pengadaan (percetakan) Alquran di Kementerian Agama (Kemenag). Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjelaskan berapa potensi kerugian negara, berita itu benar-benar membuat hati kita terhenyak, mengingat kementerian itu erat kaitannya dengan agama yang mengajarkan moral dan etika yang benar. Bahkan, memalukan kita sebagai bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Kita pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin kementerian yang berkhidmat menjaga moral bangsa tiba-tiba melakukan korupsi? Bagaimana bisa kementerian yang semestinya menjadi benteng terakhir pencegahan korupsi justru berbuat korup? Bagaimana mungkin sebuah institusi yang mempunyai label agama para aparat dan pejabatnya melakukan korupsi? Kita mungkin sulit menjawabnya, tetapi kita patut mengelus dada dan mengucapkan astaghfirullah melihat kejadian itu.

Mendengar berita itu kita berkesimpulan bahwa korupsi di negeri ini sudah terjadi di semua lini dan bidang. Termasuk bidang keagamaan, yang semula menilai tabu praktik korupsi justru pada kenyataannya melakukan praktik itu sendiri. Sangat miris, dana pengadaan Alquran pun ternyata juga berani dikorupsi oleh oknum tak bermoral di negeri ini.

Kita terkejut, karena selama ini kita menganggap mereka yang bekerja dan menjabat di Kemenag adalah orang-orang yang tak mungkin berbuat korup. Selama ini kita juga meyakini Kemenag bukanlah sarang koruptor. Namun justru sebaliknya, korupsi pun merebak di kementerian itu, bahkan perkebambgannya lebih agresif dibandingkan kementerian lain. Sepertinya mereka sudah kehilangan prinsip agama, sehingga korupsi bukan barang tabu lagi bagi mereka. Dengan ini publik pasti berpikiran, Kementerian Agama saja korupsi apalagi kementerian lain.

Terkait kasus ini KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu Zulkarnaen Djabar, politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dan anak kandungnya, Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Gema MKGR, organisasi kepemudaan Partai Golkar sekaligus Dirut PT. KSAI, perusahaan yang memperoleh proyek di Kemenag. Keduanya terlibat kasus suap terkait pemenangan tender dalam proyek pengadaan Alquran. Tentu ini merupakan babak baru bagi KPK untuk mengungkap para tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus ini.

Sesungguhnya dugaan adanya penyimpangan anggaran di Kemenag bukanlah barang baru. Pada Agustus 2002 misalnya, Kejaksaan Agung menemukan praktik korupsi sebesar Rp.116 miliar di Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Kementerian Agama. Pada Maret 2003, Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga menemukan penyelewengan dana pengadaan buku tahun anggaran 2001/2002 sebesar Rp.16 miliar di Kementerian Agama.

Di sisi lain, kita pun terus bertanya-tanya tentang penggunaan dana abadi umat (DAU). Kementerian Agama terkesan tidak transparan dalam pemanfaatan dana yang berasal dari bunga penyetoran ongkos naik haji itu. Jangankan publik, BPK pada akhir 2003 lalu mengalami kesulitan mengaudit dana abadi umat yang mencapai Rp. 5 triliun hingga Rp. 6 triliun.

Publik juga tahu bahwa beberapa tahun lalu seorang pejabat tinggi di Kementerian Agama pernah divonis bersalah karena terlibat kasus korupsi dana pelaksanaan ibadah haji dan DAU. Tak tanggung-tanggung yang melakukan korupsi tersebut adalah Menteri Agama Said Agil Al Munawar. Pada Februari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Said Agil terbukti menyelewengkan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp. 35,7 miliar dan DAU sebesar Rp. 240,22 miliar antara 2002-2004.

Kali ini kita tersentak karena yang dikorupsi adalah dana pengadaan Alquran. Yang suci saja dikorupsi, apalagi yang profan. Label agama pada Kemenag dan lambang kesucian pada Alquran sepertinya tidak lagi membuat para pejabat sadar akan hakikat agama. Mereka tertutup noraninya dari pesan moral agama yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan.

Merajalelanya praktik korupsi di Kemenag itu sempat membuat KPK memberikan rapor merah sebagai kementerian terkorup pada 2011 lalu. Penilaian KPK itu wajar disematkan pada Kemenag mengingat hasil survie Integritas yang dilakukan KPK menunjukkan, rata-rata nilai Indeks Integritas Nasional Kemenag sebesar 5,37 persen yang berarti Kemenag dilingkupi oleh korupsi yang kronis. Bahkan, tingginya angka korupsi itu mematahkan keyakinan kita terdahulu bahwa Kemenag bukanlah sarang koruptor. Karena pada kenyataannya justru menunjukkan bahwa kementerian itu adalah sarang para penyamun, mafia dan pencuri uang rakyat. Menyedihkan!

Epilog

Namun yang jelas korupsi tetaplah korupsi, tidak peduli di kementerian mana itu terjadi. Uang negara tetaplah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, korupsi pengadaan Alquran di Kemenag yang terjadi saat ini sama seperti perkara korupsi lainnya yang harus dituntaskan.

Di sini kita berharap KPK dapat menuntaskan kasus korupsi di Kemenag itu. Hal ini penting, bukan hanya untuk menyelamatkan uang negara, tetapi juga untuk membenahi Kementerian Agama. Lebih penting lagi adalah karena praktik korupsi tersebut menyangkut pengadaan kitab suci agama (Islam) yang diperlukan umat di berbagai pelosok. Kita harus mencegah berulangnya praktik korupsi pada dana pengadaan Alquran.

Alquran adalah kitab yang suci, tidak sepantasnya kita menodainya dengan perbuatan tercela. Alquran bukanlah alat untuk memperkaya diri, tetapi Alquran adalah pesan moral yang mengajarkan kita berpikir dan bersikap baik dan benar. Karena itu, praktik korupsi terhadap dana pengadaan Alquran di Kemenag jelas kesalahannya terletak pada orang-orang yang menjalankan proyek tersebut. Begitu kuatnya hasrat untuk menjadi kaya, sehingga lupa berperilaku benar dan akhirnya menempuh cara yang salah.

Korupsi dalam pengadaan Alquran menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah berada pada tingkat yang darurat. Artinya, korupsi sudah sampai ke titik paling dasar karena sudah merasuk sampai ke bidang (Kemenag) yang seharusnya jauh dari perbuatan tercela itu. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bosan untuk mengatakan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar gawat. Tanpa ada kesungguhan untuk memerangi korupsi, maka negeri ini tinggal menunggu terperosok ke jurang kehancuran.

Tulisan ini sudah dipublikasikan di Harian Medan Bisnis


Oleh: Miftahol Arifin

Sudah jamak diketahui, intimnya partai politik (parpol) dengan korupsi tak lagi terpisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, membaur dalam satu-kesatuan yang sulit terurai. Hal ini tercermin dari hasil survie Soegeng Sarjadi Syndicat dalam rentang waktu 14-24 Mei 2012 yang menempatkan parpol sebagai lembaga terkorup menurut persepsi publik Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, parpol berada pada level keempat dengan angka 3,9% di bawah DPR, kantor pajak dan kepolisian.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 1-12 Februari 2012 yang mengambil responden sebanyak 2.050 orang dari 33 provinsi juga menunjukkan bahwa, dari 38 parpol yang ada di Indonesia tak lepas dari lingkaran korupsi. Bahkan dalam rilisnya, LSI memperlihatkan bahwa DPR dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak bersih dalam hal pemberantasan korupsi dengan angka 30,9% jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Hal sama terlihat dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Internasional Indonesia (TII) selama beberapa tahun, yakni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup. Sementara pada tahun 2004, Transparency International (TI) sempat mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan partai politik sebagai lembaga terkorup.

Sejak 2005 hingga sekarang, KPK telah menagkap banyak politisi parpol yang diduga terlibat korupsi. Bahkan jika dihitung, jumlah politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan yang terbanyak dan terbesar dibandingkan kasus serupa di era orde lama dan orde baru. Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkaran politisi parpol semakin hari semakin menjamur.

Baru-baru ini Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat ada 44 kader partai yang tersangkut kasus korupsi selama rentang waktu dari Januari hingga Juni 2012. Sebanyak 21 orang berasal dari kalangan dan mantan anggota dewan di pusat dan daerah, 21 orang dari kalangan dan mantan kepala daerah dan 2 orang dari pengurus partai politik. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa dipastikan beberapa tahun ke depan bangsa ini akan benar-benar bangkrut karena kekayannya dikuras habis oleh para penyamun berkedok partai politik

Mega kasus Wisma Atlet dan Hambalang misalnya,—yang hingga kini telah menyeret beberapa anggota DPR ke penjara—cukup memberikan testimoni bahwa partai politik tak lebih dari sekadar ‘pemburu rente’. Kondisi partai politik saat ini telah keluar dari idealismenya, yang seharusnya menjadi representasi rakyat, justru kian mengecewakan dan menyengsarakan rakyat. Keberadaanya semakin jauh dari ekspektasi rakyat

Sistem Korupsi ala Parsons

Ironisnya, korupsi partai politik kini telah menjelma menjadi sistem sehingga sulit diberantas dan diurai. Dalam perspektif Talcott Parsons, suatu aktifitas korupsi menjadi sistem ketika menjalankan empat imperatif funsional yang bernama AGIL. Korupsi partai politik pun bisa membentuk sistem jika dalam praktiknya menjalankan keempat imperatif tersebut.

Pertama, adaptation. Menguatnya korupsi yang dipratikkan para elite partai menjadi semakin kokoh karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang anomik dan cenderung bercelah. Mereka mampu memanfaatkan celah itu sehingga dengan leluasa melakukan tindakan korupsi. Kurang tegasnya supremasi hukum misalnya, adalah celah yang implikasinya justru membiarkan dan memberikan peluang kepada mereka melakukan ‘praktik haram’.

Di sisi lain, ketidakmampuan partai politik membuat mikanisme pendapatan menjadi dorongan kuat dalam proses adaptasi. Minimnya pendanaan partai mendesak kader-kadernya memanfaatkan celah proyek negara demi membiayai aktifitas partai. Kita bisa lihat, betapa mudahnya dana proyek-proyek negara dimanfaatkan untuk kepentingan partai. Mega kasus Wisma Atlet atau Hambalang adalah contoh konkret bagaimana para elite partai mempreteli dana proyek untuk kepentingan partai.

Kedua, goal attaiment atau tujuan. Setiap praktik korupsi memiliki tujuan: menumpuk harta dan kekayaan. Korupsi partai politik pun memiliki tujuan, yaitu memperkaya partai sekaligus para elitenya. Bahkan, korupsi bisa menjadi tujuan utama ketika dana partai mengalami defisit dan tidak mampu lagi membiayai berbagai kegiatan politik partai. Realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa biaya kegiatan politik partai saat ini sangatlah besar sementara pendapatan partai sangatlah minim.

Ada kesenjangan antara pendapatan yang dihasilkan dengan pengeluaran partai. Secara rasional, bagaimana mungkin mengembalikan modal politik dengan asumsi biaya ratusan miliar dengan pendapatan partai yang sangat minim. Jelas implikasi paling serius dari perbedaan mencolok tersebut adalah munculnya praktik korupsi. Dengan kata lain, korupsi menjadi jalan dan tujuan satu-satunya untuk menutupi kekosongan dana partai.

Tujuan korupsi partai yang lain adalah mencari amunisi perjuangan menuju pemilu 2014. Pemilu jelas membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit. Karena itu, partai politik yang sedang mengejar kemenangan pemilu nanti tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Di era pemilu langsung seperti sekarang, hampir mustahil partai politik meraih kemenangan kalau tidak ditopang dengan biaya yang besar. Kekuatan uang adalah ruh dan magnet yang mempermudah partai politik menang dalam pemilu.

Ketiga, integration. Kemampuan mengatur dan mensinergikan kedua imperatif fungsional di atas akan semakin mengokohkan keberadaan sistem. Dalam konteks ini, praktik korupsi akan berjalan lancar jika dilakukan dengan cara mengitegrasikan tujuan dan celah. Korupsi menjadi mudah dilakukan ketika sudah direncanakan sedemikian rupa dan dipraktikkan dengan rapi. Artinya, dengan pola integrasi itulah korupsi menjadi semakin kokoh dan kuat.

Keempat¸ latency atau pemeliharaan. Sistem korupsi partai politik akan bertambah kokoh ketika menjalankan fungsi latensi. Karena dalam pola ini, praktik korupsi dipelihara dan dipertahankan keberadaannya. Bahkan, dalam pola ini pula, cara-cara korupsi diperbarui hingga menemukan caranya yang tepat dan terhindar dari sentuhan hukum. Menurut Parsons, pola pemeliharaan inilah yang membuat korupsi parpol semakin bertahan hidup dan menjalankan praktiknya dengan lebih rapi.

Menguatnya korupsi partai politik itu tentu harus segera dikendalikan. Kalau tidak, selain akan merusak sendi-sendi keuangan negara, korupsi partai secara nyata akan menjenazahkan demokrasi itu sendiri. Dan muaranya, tata kelola pemerintahan yang bersih sulit terwujud, keadilan politik terbungkam dan kepentingan politik berubah menjadi kepentingan partai bukan lagi kepentingan rakyat. Karena aktifitas partai politik sudah terkooptasi menjadi sangat koruptif.

Namun demikian, tanpa langkah konkret ikhtiar itu mustahil terwujud. Oleh karena itu, langkah nyata untuk mencegah makin tenggelamnya parpol dari perilaku koruptif setidaknya dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan melawan korupsi dari internal partai. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara transparansi dan audit dana partai secara komprehensif. Tak kalah penting adalah membangun basis pendanaan partai politik melalui usaha-usaha formal.

Tulisan ini dipublikasikan di Majalah FISH Fishum UIN SUKA


Gambar

Oleh, Bodro Sigit Rahwono

Auguste comte (1798-1857) adalah pencetus istilah sosiologi sebagai ilmu sosial yang bertujuan untuk membaca kehidupan masyarakat secara empiris, karena hanya dengan sosiologilah kekacauan sosial era industri dapat diperbaharui dengan teori-teri sosial. Kemajuan sosiologi khusunya di Eropa semaki pesat diera  founding father sosiologi yaitu, Karl Marx, Emile Durkheim, Max weber, dan Simmel. Namun sejarah sosiologi tidaklah hanya menjadi milik Eropa saja tetapi masa kejayaan Timur Tengah khususnya dinasti abbasiyah telah terlebih dulu mengembangkan kosep sosiologi melalui Ibnu Khaldun. Ibnu khaldun merupakan tokoh sosiologi sekaligus ekonomi yang telah terlebih dulu membahas fakta sosial secara empiris, diantara pemikirannya yang terkenal adalah assobiyah, modal sosial, pembagian kerja dan sebagainya. Dalam buku muqaddimah ibnu khaldun ini saya akan membahas BAB V yang berhubungan dengan ekonomi dan masyarakat.

a.      Keuntungan dan Nilai Lebih

Kodrat manusia menurut Ibn Khaldun adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan eksistensi diri. Dimulai dari sejak bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai usia dewasa hingga masa tua, semuanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibnu Khaldun membedakan harta menjadi dua yaitu rizeki (konsumsi) dan keuntungan (akumulasi modal), harta-harta tersbut diperoleh melalui upaya kerja manusia baik melakukan pertambangan, peternakan, pertanian, perrtukangan dan lain sebagainya. Menurut ibnu khaldun keuntunganlah yang mengubah  sejarah manusia ketahap yang lebih tinggi (peradaban) karena keuntungan inilah yang kemudian menjadi cara agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Lebih lanjut lagi modal tersebut di tumpuk dengan menjadikan perak dan emas sebagai tanda kekayaan individual. Dan kekayaan tersebut dapat digunakan secara turun-temurun membentuk peradaban kelas sosial melalui harta warisan.

Menurut ibnu khaldun keuntungan diperoleh dari nilai lebih barang yang diproduksi, misalnya dalam pengolahan kayu dan tenun. Sehingga barang mentah harus diperhitungkan secara maksimal karena tentunya barang mentah akan lebih murah ketimbang barang jadi. Khaldun beranggapan bahwa kerja juga merupakan modal yang harus disertakan dalam biayaya produksi, karena dengan kerja inilah barang bernilai jual yang lebih tinggi dari bahan mentah. Namun keuntungan bukan hanya diperoleh melalui produksi barang saja tetapi nilai lebih (keuntungan) juga diperoleh melalui distribusi barang ataupun selisih keuntungan dagang dari para pedagang.

Menurut Ibn Kaldun, pedagang adalah orang yang mencari sejumlah keuntungan dan mengembangkan modal dari usaha jual beli barang. Selisih antara harga jual dengan harga beli disebut sebagai keuntungan (nilai lebih). Untuk memperoleh keuntungan, terdapat berbagai cara yang biasa dilakukan oleh pedagang, seperti membeli murah dan menjual mahal, menimbun sampai harga barang menjadi tinggi atau mengantarkan barang dari daerah yang satu ke daerah lain yang membutuhkan. Misalnya nilai lebih dalam distribusi semakin jauh transportasi barang maka nilai jual barang akan semakin tinggi jumlahnya karena selain membutuhkan tenaga lebih dalam transportasi umumnya barang yang dijual tidak ada di daerah tersebut sehingga menyebabkan nilai jual menjadi lebih tinggi.

Selain itu Ibnu Khaldun juga banyak memberikan teori-teori ekonomi tentang hukum permintaan, penawaran, dan distribusi. Sebagaimana dalam ekonomi modern Khaldun juga telah mengetahui bahwa semakin tinggi harga akan semakin mengurangi permintaan dan semakin randah harga akan semakin banyak permintaan (hukum permintaan). Contohnya telaah Khaldun mengenai kelangkaan barang, jika barang yang dijual tidak ada ataupun langka di daerah tersebut maka nilai jual akan menjadi lebih tinggi, hal itu dibuktikan dengan mahalnya harga barang jika dijual ditempat lain yang tidak memiliki barang yang sejenis.

Semakin sedikit barang semakin tinggi harga dan semakin banyak barang semakin rendah tingkat harga ( hukum penawaran). Misalnya dalam kasus penimbunan barang oleh pedagang, ketika barang ditimbun maka akan semakin tiggi harga penawaran dan sebaliknya jika barang semakin banyak maka harga penawaran akan semakin murah. Namun ibnu khaldun menggaris bawahi bahwa menimbun barang yang tidak bertahan lama seperti buah-buahan dan sayuran justru akan merugikan pedagang itu sendiri karena permintaan akan menurun dan barang akan membusuk karena tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama.

b.      Modal Sosial

Ibnu Khaldun membedakan laba yang diperoleh secara individu dengan laba yang diperoleh dari memperkerjakan orang lain. Apabila mempekerjakan orang lain, laba tersebut harus dipandang sebagai nilai dari tenaga kerja. Tenaga kerja inilah nantinya menggunakan modal sosial mereka unutuk bekerja kepada pemilik pemodal ataupun tuan tanah, yang dimaksud “modal sosial” disini adalah keahlian yang dimiliki tenaga kerja yang nantinya mereka memperoleh upah atas apa yang mereka usahakan.

Konsep Ibn Khaldun ini menganggap bahwa peranan tenaga kerja, baik yang tampak secara jelas maupun yang tersembunyi, memliki andil yang besar dalam melahirkan keuntungan atau laba. Sehingga keahlian yang dimiliki pekerja ini harus dihargai secara setimpal oleh orang yang mempekerjakannya, karena pekerja telah memproduksi barang dan pemilik modal mendapatkan nilai jual barang yang lebih tinggi.

Pandangan ini sebenarnya dapat disejajarkan dengan konsep “nilai lebih tenaga kerja” dari Karl Marx. Marx menganggap bahwa laba perusahaan yang diklaim sebagai hak kaum kapitalis merupakan hasil kerja keras buruh. Sehingga menurut marx kaum borjuis harusnya memberikan kesejahteraan yang seharusnya dimiliki oleh tenaga kerja dengan menghilangkan sekat-sekat produksi, bahkan mungkin revolusi proletariat. Ibnu khaldun juag berpendapat bahwa pemilik modal harus menyejah terakan pekerjanya melalui pekerjalah mereka mendapat keuntungan, namun ibnu khaldun menganggap tidak perlu adanya revolusi karena seperti itulah alam secara alamiah berjalan.

Lebih lanjut lagi terdapat titik utama perbedaan Pemikiran Ibn Khaldun dan Karl Marx terdapat mengenai pekerja (buruh). Apabila Karl Marx menempatkan penguasaan alat produksi sebagai sumber kesejahteraan dan kekuasaan, tidak demikian dengan Ibn Khaldun, Ibnu Khaldun lebih menempatkan status (kelas) sebagai sumber kesejahteraan dan kekuasaan. Pandangan Ibn Khaldun ini menunjukkan bahwa “modal sosial” jauh lebih penting “modal material” seperti yang dianut oleh Karl Marx.

Perbedaan lain adalah pandangan mereka tentang relasi antar kelas. Ibn Khaldun melihat kecenderungan masyarakat dari kelas rendah untuk mendekati dan meminta perlindungan kepada masyarakat dari kelas yang lebih tinggi dengan cara bekerja kepada pemodal. Imbalan yang didapat pekerja adalah berupa keuntungan secara ekonomis, sosial dan politik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sedangkan pemodal sendiri mendapatkan keutungan dari tenaga kerja untuk memproduksi barang.  Sedangkan Karl Marx lebih melihat relasi antar kelas bukanlah kemauan sukarela individu tetapi lebih dijiwai oleh semangat kompetisi dan konflik antara pemodal dan pekerja.

c.       Pembagian Kerja

Dalam karyanya ibnu khaldun khusunya bab 5 dalam muqaddimahnya banyak membahas spesialisasi pekerjaan, mulai dari berdagang, perukangan, pertanian, guru, arsitektur, kebidanan, kedokteran, garmen, kesenian, pegawai institusi dan sebagainya. Posisi-posisi tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam masyarakat yang kemudian akan membentuk peradaban.

Ibnu khaldun mencontohkan bahwa seorang penjahit yang telah lama menjadi ahli dalam menjahit kemampuannya akan menghilangkan keingninan untuk mengerjakan profesi lain. Seorang penjahit tidak akan ahli dalam pertukangan kayu ataupun batu karena manusia tidaklah serempak atau memiliki keahlian yang banyak, sehingga manusia akan kurang tertarik menerima pekerjaan diluar keahlian mereka. Menurut ibnu khaldun spesialisasi itu sangat diperlukan untuk mempermudah dan mengefektifitaskan produksi manusia yang telah semakin banyak.

Ibnu khaldun menggambarkan bahwa spesialisasi kerja bukan hanya terjadi pada jenis pekerjaan yang berbeda jenis saja tetapi kompleksitas spesialisasi juga terjadi pada pekerjaan yang sejenis. Misalnya dalam bidang arsitektur dan bangunan spesialisasi keahlian bermacam-macam, sehingga dibutuhkan beberapa arsitek untuk membuat sebuah konstruksi bangunan. Ada arsitek yang mengurusi tembok dengan timbangan pengukur, perancang peralatan untuk mempermudah pengangkatan benda berat bahkan ada yang harus bekerja kasar sebagai penggerak peralatan dan sebagai pekeja bangunan.

Jika kita telaah pemikiran ibnu khaldun ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran Emile Durkheim tentang devision of labor in society, masyarakat tidaklah hanya diikat oleh kesamaan orang yang melakukan pekerjaan yang sama tetapi pembagian kerjalah yang mengikat manusia untuk tergantung satu sama lainnya. Lebih lanjut lagi durkheim menganggap di era industrialisasi manusia dituntut untuk mempunyai spesialisasi keahlian untuk menunjang produksi barang.  Hal itu dibuktikan dengan pabrik yang menggunakan teknik spesialisasi lebih memberikan keuntungan yang besar dibanding tetapi bagi durkheim yang terpenting bukanlah keuntungan ekonomi itu sendiri tetapi yang terpenting bagi durkheim spesialisasi kerja itu menimbulkan solidaritas organis yang mengikat komunikasi dan interkasi masyarakat.

Yang membedakan pemikiran Durkheim dengan Ibnu Khaldun adalah kondisi sosial masyarakat, Durkheim yang hidup diera yang lebih maju bukan hanya melihat spesialisasi kerja sebagai kebutuhan dan meningkatkan keuntungan saja tetapi lebih penting dari itu spesialisasi memberikan tatanan solidaritas terbaru dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Tetapi perlu dicatat bahwa Ibnu Khaldun mengakui adanya faktor assabiyah (solidaritas) di luar kekeluargaan (nasb) tetapi intensitasnya tidaklah seperti solidaritas nasb, karena konteks sosial masyarakat yang terjadi ketika itu adalah masyarakat tradisional dengan solidaritas mekanik yang sangat kuat.

                                                 Penulis adalah Mahasiswa smester 5 dari prodi Sosiologi


GURAH PENGOBATAN TRADISIONAL DENGAN LATAR BELAKANG ISLAM

 

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas

Mata Kuliah: Sosiologi Islam 2

Dosen Pengampu: Dadi Nurhaedi

 

Disusun Oleh:

Krisna Eby dewantara (10720018)

Riesta Mar’atu Azizah (10720012)

Puspo Reni Rahayu

Muhammad Wahid Saiful Umam (10720010)

 

 

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITS ISLAM SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2011

KATA PENGANTAR

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah dengan judul “Gurah Pengobatan Tradisional dengan Latar Belakang Islam”. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas matakuliah Sosiologi Islam 2.

Saya menyadari dalam pembuatan makalah ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah mau membantu saya hingga terselesainya makalah ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami.

Berdasarkan makalah yang kami buat ini  tentu masih ada kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menambah manfaat bagi kita semua.

Daftar Isi

 

Kata pengantar………………………………………………………………………………………………….  1

Daftar isi…………………………………………………………………………………………………………..  2

BAB 1 PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah …………………………………………………………………….. 3
  2. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………………… 3
  3. Tujuan Penelitian ………………………………………………………………………………. 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

  1. Penjelasan ………………………………………………………………………………………… 4
  2. Landasan Teori …………………………………………………………………………………. 5

BAB 3 METODE PENELITIAN

  1. Pendekatan Penelitian ………………………………………………………………………… 6
  2. Lokasi Penelitian ……………………………………………………………………………….. 6
  3. Jenis dan Sumber Data ……………………………………………………………………….. 7
  4. Teknik Pengupulan Data …………………………………………………………………….. 7
  5. Instrumen Penelitian …………………………………………………………………………… 7
  6. Waktu dan Tempat Penelitian ………………………………………………………………. 7

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

  1. Gambaran Tentang Objek Penelitian (Responden) …………………………………. 8
  2. Hasil Penelitian ……………………………………………………………………………………8

BAB 5 PENUTUP

  1. Kesimpulan…………………………………………………………………………………………  12
  2. Saran …………………………………………………………………………………………………. 12

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………………………….. 13

Lampiran Wawancara …………………………………………………………………………………………… 14

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pengobatan di bidang medis dalam hal kesehatan semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat dan canggih. Hampir semua penyakit yang menyerang dalam masyarakat bisa terdeteksi dan disembuhkan melalui perawatan dan pengobatan medis, seperti melalui pengobtan dokter di rumah sakit baik yang swasta ataupun negeri. Namun, saat ini faktanya yang kita lihat rumah sakit yang seharusnya memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membantu mengobati dan memberikan perawatan kesehatan bagi masyarakat sudah berubah menjadi ‘momok’ bagi masyarakat. Hal itu disebabkan karena biaya rumah sakit saat ini semakin mahal, sehingga biayanya menjadi beban bagi masyarakat yang ingin berobat, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu tentu akan sangat kesulitan untuk bisa berobat ke rumah sakit.

Oleh karena itu, saat ini sebagian masyarakat cenderung lebih memilih untuk berobat pada pengobatan tradisional daripada harus berobat ke rumah sakit yang biayanya mahal dan obat-obatnya pun tidak semuanya terbuat dari bahan alami. Salah satu dari pengobatan tradisional yang dituju dan dimaksud oleh masayarakat yaitu pengobatan tradisional Gurah yang ada di daerah Giriloyo, Wukirsari. Pengobatan tradisional gurah ini berbackground Islami sekaligus menggunakan obat atau ramuan alami tanpa ada campuran. Banyak masyarakat yang mencoba pengobatan Gurah karena kebanyakan dari mereka sudah putus asa dengan pengobatan medis yang tidak memberikan hasil maksimal dan terlalu banyak memakan biaya untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita seperti batuk terus menerus, flu menahun, asma akut, dan masih banyak lagi yang lain. Melihat fenomena ini, kami tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Giriloyo, Wukirsari.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian kami adalah sebagai berikut:

  1. Apakah yang dimaksud dengan pengobatan tradisional (Gurah)?
  2. Bagaimana proses pengobatan Gurah?
  3. Apa sajakah kelebihan pengobatan gurah?
  4. Bagaimana asal mula pengobatan Gurah  bisa disebut pengobatan secara Islami?
  5. Apa saja motivasi pasien lebih memilih pengobatan tradisional (Gurah)?
  1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui maksud pengobatan Gurah di Giriloyo.
  2.  Untuk mengetahui prosesenya dalam melakukan pengobatan Gurah.
  3.  Untuk mengetahui kelebihan pengobatan Gurah dibanding pengobatan yang lain.
  4. Untuk mengetahui gurah bisa disebut pengobatan secara Islami.
  5. Untuk mengetahui motivasi orang-orang memilih pengobatan tradisional.

Kegunaan dari penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk bisa lebih mengetahui tentang pengobatan tradisional Gurah yang ada di Giriloyo, Wukirsari.
  2. Sebagai salah satu upaya ringan untuk membantu mensosialisasikan tentang pengobatan tradisional gurah di Giriloyo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Penjelasan

Agar kita bisa lebih mengetahui tentang pengertian dan maksud dari judul tulisan kami ini sehingga di dalam membacanya tidak terlalu bingung, maka perlu kiranya kami kemukakan mengenai penjelasan dari judul penelitian kami sebagai berikut:

1.1  Gurah

Gurah adalah membersihkan dan mengeluarkan lendir yang kotor dari dalam tubuh dengan cara menggunakan kekuatan batiniah disertai ramuan-ramuan khusus.

Jadi dalam meng “GURAH” tidak hanya sekedar meneteskan ramuan kedalam hidung namun memang ada syarat atau ritual tertentu yang harus dilakukan oleh si Pegurah, agar hasil dari gurah tersebut bisa berhasil dengan sangat memuaskan.

Dari pengertian diatas kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Gurah merupakan cara pengobatan secara tradisional yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir dari dalam tubuh seseorang dengan menggunakan ramuan herbal dari tumbuh tumbuhan.

1.2. Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang menggunakan obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh.

  1. Landasan Teori

Dalam rangka memahami tentang makalah yang kami buat tentang ‘Gurah’ pengobatan tradisional berbackgroud Islam, diperlukan suatu landasan teori utuk menjelaskan dari objek yang kami teliti.

Untuk itu teori yang akan kami gunakan dalam meneliti dan menjelaskan tentang makalah kami adalah teori yang kita kutib dari teorinya Max Weber yakni tentang tindakan sosial atau social action, yang selanjutmya akan kami uraikan sebagai berikut:

Max Weber menuliskan tentang tindakan sosial atau social action. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Namun tidak semua tindakan yang kita lakukan itu merupakan tindakan sosial, karena yang dimaksud tindakan sosial menurut Weber adalah tindakan dari individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan tindakannya itu diarahkan pada tindakan orang lain.

Menurut Max Weber, tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat kelompok (tipe), yaitu tindakan rasional instrumental atau murni, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afeksi.

a)      Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan ini dilakukan aktor dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan disini tidak absolut.

b)      Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Disini aktor tidak mampu menilai apakah cara yang dia gunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Antara tujuan dan cara mencapainya sukar dibedakan.

c)      Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tindakan yang kurang rasional atau tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena terkait kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan.

d)     Tindakan Afektif

Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi atau tindaka yang dibuat buat. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa.

BAB III

METODE PENELITIAN.

  1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bukan berupa angka-angka, melainkan berupa pernyataan dengan kata-kata atau tindakan, maka analisisnya tidak perlu menggunakan statistik.

Dalam pendekatan ini kami menggunakan penelitian diskriptif. Deskriktif yang dimaksud adalah melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa secara apa adanya.

  1. Lokasi penelitian

Penelitian ini kami laksanakan di Karang Kulon RT 05 RW 17 Giriloyo,Wukirsari Imogiri, Bantul Yogyakarta.

  1. Jenis dan Sumber data
    1. Jenis data

Data yang dikumpulkan meliputi 2 jenis data yaitu:

  1. Data Primer

Yaitu data yang kami peroleh melalui wawancara dengan responden dan melalui observasi.

  1. Data sekunder

Yaitu data yang kami peroleh melalui literatur buku buku yang kami baca.

  1. Sumber Data

Sumber data yang kami dapat yaitu dari responden salah seorang warga Wukirsari, Zidni Hastuti,28 tahun.

  1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan dua teknik, yaitu:

  1. Teknik observasi

Yaitu dilakukan pengamatan dan pencatatan langsung dengan objek yang kita teliti

  1. Teknik wawancara

Metode pengumpulan data melalui pertanyaan pertanyaan dengan langsung ditanyakan tanpa harus diajukan secara tertulis. Hanya sebagian garis besarnya saja ditulis sebagai panduan untuk melakukan wawancara(wawancara bebas terpimpin).

  1. Instrumen Penelitian

Panduan pertanyaan yang kami gunakan untuk wawancara ( terlampir).

  1. Waktu dan Tempat penelitian
    1. Waktu

Kami melakukan penelitian pada tanggal 8 dan 10 Maret 2011.

  1. Tempat penelitian

Penelitian kami lakukan di Karang Kulon RT 05 RW !7, Giriloyo, Wukir Sari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

  1. Gambaran Tentang Objek Penelitian ( responden)
    1. Tingkat Pendidikan Responden

Responden yang kami wawancara, ibu Hastuti merupakan alumni dari Universitas Ahmad Dahlan, beliau mengambil mata kuliah Ekonomi. Namun karena beliau sampai sekarang belum mendapat pekerjaan akhirnya beliau mengikuti pekerjaan ibunya yakni melakukan pengobatan gurah.

  1. Agama Responden

Ibu Hastuti beragama Islam. Keluarga ibu Hastuti dan mayoritas masyarakat Giriloyo mayoritas beragama Islam.

  1. Keadaan Ekonomi

Ibu Hastuti termasuk dalam kelas menengah ke atas. Terbukti dengan fasilitas yang ada di rumahnya yang sederhana seperti sedah adanya TV, HP, motor,dll.

  1. Hasil Penelitian
    1. Pengobatan Gurah

Untuk mencoba melakukan pengobatan dengan jenis pengobatan apapun, tentunya harus kita tahu terlebih dahulu dengan pengobatan tersebut agar kita tidak salah dalam melakukan dan tidak salah menjelaskan. Disini akan kami jelaskan tentang pengobatan gurah sesuai dengan wawancara yang kami lakukan dengan responden, Ibu Hastuti. Gurah merupakan pengobatan secara tradisional dengan membersihkan dan mengeluarkan lendir yang kotor dari dalam tubuh seseorang dengan cara menggunakan kekuatan batiniah (doa) sebelum menggurah pasien dan disertai ramuan-ramuan herbal. Dalam tradisi warga masyarakat Wukir Sari, imogiri, Bantul, Yogyakarta gurah dilakukan dengan meneteskan ekstrak daun Srigunggu (Clerodendron Serratum) ke lubang hidung atau melalui mulut pasien. Namun, responden yang kami wawancara hanya melakukan parktik Gurah melalui satu arah, yakni hanya melalui hidung saja.

Ibu Hastuti sudah membuka pengobatan tradisional ini sejak tahun 1997. Pertama kalinya pekerjaan ini dirintis dan dilakukan oleh orangtuanya, namun kemudian orangtuanya sudah ada pekerjaan sambilan yaitu membatik di daerah Giriloyo sehinngga Ibu Hastuti yang melanjutkan pengobatan ini dengan dibantu ibunya. Ibu Hastuti mendapat ilmu gurah ini secara turun temurun dari keluarganya yang memang sudah ahli dalam melakukan pengobatan gurah, dan memang sudah jadi tradisi atau pekerjaan turun temurun di daerah Giriloyo.

Motivasi untuk membuka pengobatan gurah yang paling utama yaitu untuk membantu masyarakat yang sakit seperti sakit kepala, batuk menahun, pilek menahun, asma, alergi dingin dan debu, segala macam penyakit yang disebabkan lendir,dll dengan biaya seikhlasnya. Namun kebanyakan orang yang berobat ditempat bu Hastuti memberikan uang minimal Rp 20.000. Obat yang digunakan oleh Ibu Hastuti dalam gurah yaitu ramuan alami yang ditumbuk sendiri dari akar tumbuhan srigunggu yang beliau dapat di hutan belakang rumah karena memang banyak hutan didaerah Giriloyo. Dan ramuan ini benar benar herbal tanpa ada campuran apapun sehingga tidak menimbulkan efek samping.

  1. Proses Pengobatan Gurah

Proses pengobatan gurah sangat mudah, yakni pertama kalinya menyiapkan ramuannya terlebih dahulu yaitu akar srigunggu yang sudah ditumbuk dan dihaluskan. Kemudian serbuk srigunggu tadi dicampuri dengan air untuk dilarutkan.Setelah menyiapkan obatnya seorang pasien yang akan berobat gurah dipersilakan untuk berbaring terlentang terlebih dahulu diatas dipan yang sudah disediakan, setelah itu ia  akan diberi tetesan dari serbuk srigunggu yang sudah dilarutkan dengan air matang tadi yang akan diteteskan melalui hidungnya. Setelah beberapa detik tetesan itu akan masuk ke dalam tubuh pasien. Kemudian pasien pindah posisi menjadi tengkurap tetapi tetap di tempat itu, pasien akan tengkurap sekitar 45-60 menit. Ketika tengkurap itu pasien akan dipijat refleksi oleh ibu hastuti. Disini nantinya tubuh pasien lama kelamaan akan merasa sedikit panas karena ramuan yang diteteskan tadi sudah mulai bereaksi. Pemijatan ini dilakukan untuk membantu mempercepat keluarnya lendir kotor dari tubuh pasien tersebut agar lendir-lendir yang kotor itu bisa keluar sebanyak-banyaknya. Setelah sekitar 45-60 menit dan lendir sudah keluar, maka pasien sudah selesai dalam menjalani pengobatan ini dan boleh bangun dari tengkurap.

  1. Kelebihan Pengobatan Gurah

Banyak kelebihan yang akan kita dapatkan dalam pengobatan tradisional Gurah, antara lain:

  • Dari segi biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan gurah relatif murah dan umumnya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Dipengobatan Ibu Hastuti tidak memasang harga. Jadi orang yang akan berobat ke ibu hastuti tidak perlu hawatir dengan harga karena biasanya hanya membayar seikhlasnya saja, tetapi kebanyakan yang berobat disini memberikan uang pada beliau sekitar Rp. 20.000. Namun ada juga yang memberikan sembako seperti gula,beras, teh,dll.

  • Dari segi obat

Ramuan yang digunakan dalam pengobatan tradisional ini adalah herbal, yakni dari tumbuhan srigunggu yang langsung didapat dari hutan. Dalam meramu obat ini tidak ada campuran dari bahan-bahan kimia. Sehingg tidak menimbulkan efek samping bagi pasien. Selain itu, kita bisa cepat merasa kan hasil dari pengobatan ini tanpa harus menunggu berlama- lama. Bisa menyembuhkan penyakit seperti batuk menahun, asma, pilek menahun, migren, nyeri pada sendi,dll.

  1. Gurah Sebagai Pengobatan Islami

Pengobatan Tradisional Gurah disebut pengobatan Islami karena memang pengobatan ini banyak sekali digunakan untuk membantu para santri yang belajar qiroah agar suara- suara mereka dalam melantunkan ayat Al- Qur’an bisa terdengar merdu. Menurut responden kami, didaerah Giriloyo khususnya memaknai gurah sebagai pengobatan Islami karena di Giriloyo itu ada sebuah Pondok Pesantren yang bernama Pondok Al- Muna, ketika itu santri- santri yang belajar di Al- Muna diperintah oleh kyai nya untuk Qiroah dengan suara yang merdu. Namun, para santri kesulitan dalam suara akhirnya kyai tersebut memberikan pengobatan gurah pada murid nya agar bisa membuat suara yang merdu. Dan sampai sekarang ritual itu sering dilakukan di Giriloyo.

  1. Motivasi Berobat Gurah

Berbagai motivasi dari para pasien yang berobat menggunakan pengobatan Gurah. Kebanyakan orang yang berobat di tempat ibu Hastuti dngan alasan mereka sudah bosan dengan pengobatan medis di Rumah Sakit yang tidak memberika hasil yang maksimal terhadap penyakit yang mereka derita selama ini, ditambah lagi biaya rumah sakit yang cukup mahal membuat masyarakat menjadi enggan untuk berobat ke medis dan memilih berobat secara tradisional.

Ada juga yang disebabkan kerena penasaran dengan hasil dari pengobatan tradisional sehingga mereka tertarik untuk mencobanya dan ingin membandingkan hasilnya antara pengobatan tradisional dengan pngobatan yang dilakukan secara medis. Namun yang terpenting dari semuanya adalah karena pengobatan secara tradisional ini memang menggunakan obat yang secara alami dari tumbuhan sehingga orang lebih tertarik karena tidak menimbulkan efek samping dari pengobatan ini.

BAB V

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Gurah merupakan cara pengobatan secara tradisional yang bertujuan untuk mengeluarkan lendir dari dalam tubuh seseorang dengan menggunakan ramuan herbal dari tumbuh tumbuhan tanpa campuran bahan kimia. Ramuan herbal sama manfaatnya dengan obat-obat kimia, namun obat herbal lebih aman dibandingkan dengan obat-obat kimia. Efek sampingnya pun tidak seperti obat kimia. Maka dari itu dalam Gurah tidak memakai bahan-bahan kimia sedikitpun.

Kebanyakan orang memilih pengobatan Gurah karena banyak kelebihanya dibanding berobat dirumah sakit. Diantaranya biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan gurah relatif murah dan umumnya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Selain itu, kita bisa cepat merasa kan hasil dari pengobatan ini tanpa harus menunggu berlama- lama. Bisa menyembuhkan penyakit seperti batuk menahun, asma, pilek menahun, migren, nyeri pada sendi,dll.

  1. Saran
  • Masyarakat agar tidak menganggap pengobatan tradisional itu adalah hal yang sepele, tetapi mampu mengetahui berbagai macam keunggulan dibanding dengan pengobatan secara medis.
  • Agar tidak adanya diskriminasi antara pengobatan tradisional dengan pengobatan secara medis, dan lebih menghargai bagaimana pengobatan secara medis itu tidak kalah manjur dengan pengobatan yang dilakukan secara medis.

Daftar Pustaka

LAMPIRAN WAWANCARA :

  • Apakah yang dimaksud dengan pengobatan gurah ?
  • Kapan mendirikan pengobatan gurah dan motivasinya ?
  • Proses pengobatan gurah ?
  • Keunggulan pengobatan Gurah ?
  • Banyaknya pasien ?
  • Darimana mendapatkan ilmu pengobatan gurah ?


Oleh: Abdul Hamid*

            Pada pelaksanaan kegiatan OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan) selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 23 s.d 25 September 2010 M, para Mahasiswa Baru atau yang akrab dipanggil MABA telah disuguhkan pelbagai serangkaian materi yang amat penting sebagai modal untuk menjajaki babak baru di meja Universitas kelak. Sebagaimana yang telah dilansir oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Amin Abdullah pada acara pembukaan OPAK dan SOSPEM di gedung Multi Purpose beberapa pekan lalu, bahwasannya dalam moment ini para MABA akan dikenalkan pada berbagai profil universitas dan fakultas serta program studi. Dari sinilah kemudian mereka akan mengenal secara global eksistensi UIN Sunan Kalijaga dengan berbagai informasi dan organisasi di dalamnya.

Secara subtansial, sekilas tidak ada yang ‘aneh’ dalam program ini. Karena pada dasarnya, program ini memang bertujuan mencetak mahasiswa berkepribadian kuat yang bisa dihandalkan, baik di bidang akademik atau non akademik. Di akui atau tidak, program ini juga bisa membantu para MABA untuk saling mengenal satu sama lain dengan cepat. Bahkan kebersamaan dan keakraban pun tumbuh subur di sini dengan beraneka ragam modus dan pendekatan. Hal ini diakui oleh Titian Hartanti dan Amelia Farina, Mahasiswa Baru dari Prodi Psikologi.

Secara esensial, digelarnya kegiatan ini memang bertujuan membangun loyalitas yang tinggi para peserta OPAK terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para panitia. Namun sepak terjang para panitia di lapangan kembali memberi torehan sejarah yang kurang etis untuk di angkat ke permukaan. Para MABA untuk kesekian kalinya—sejak kasus-kasus OSPEK atau OPAK mencuat ke media publik pada tahun 1995-an—disuguhkan pemandangan yang kurang sedap sekaligus menyesakkan dada. Over action atau aksi lebai dari para panitia masih sering bergoyang di setiap kelopak mata para peserta. Bukan hanya itu, memasang wajah seram  dan geram seolah menjadi agenda wajib bagi mereka selama masa orientasi berlangsung, persis seperti tabung gas Elpiji yang bocor dan kemudian meledak membuat sekitarnya bergetar dan bahkan hancur berkeping-keping.

Meski tidak seekstrem dan semiliter tahun-tahun sebelumnya—menurut hemat saya—apa yang telah dilakukan para panitia OPAK 2010 beberapa pekan lalu, khususnya di fakultas Soshum, masih saja meninggalkan kesan kediktatoran para senior terhadap yuniornya.  Terbukti, para MABA masih sering dicerca berbagai ancaman yang ‘mematikan’. Di antaranya adalah bagi para peserta yang tidak sungguh-sungguh mengikuti agenda ini sampai akhir atau melanggar aturan main yang telah mereka tetapkan, maka terancam akan gagal dan tidak mendapatkan sertifikat OPAK serta harus mengulang lagi di tahun yang akan datang. Sebuah ancaman yang cukup menekan dan berlebihan. Sebab pada kenyataannya, sertifikat itu masih bisa dimiliki oleh mereka yang notabene banyak melakukan pelanggaran sekalipun. Ainussyarif, Mahasiswa Baru dari Prodi Komunikasi mengaku masih menerima sertifikat OPAK, meski pada masa orientasi dia banyak melakukan penyimpangan dan belepotan pelanggaran.

Selama tiga hari, para peserta seolah hanya dijadikan batu loncatan demi hanya memuaskan agresivitas mereka yang jauh dari kesan-kesan altruisme. Para peserta dilatih untuk saling menjatuhkan  satu sama lain seraya meneriakkan kata-kata ‘pedas’ dengan lantang dan terang-terangan pada peserta OPAK dari fakultas yang berbeda. Hal ini juga diamini Abdul Ghofur, Mahasiswa Baru dari Prodi Komunikasi,”Mereka (panitia) mengajarkan kita untuk menjatuhkan, mengejek, dan mempermalukan fakultas lain.” Parahnya lagi, barometer kesuksesan peserta OPAK justru diukur dari kekompakan peserta dalam mengolok-mengolok dan menjatuhkan kelompok lain. Jika para peserta OPAK bisa berteriak-teriak dengan kompak, maka panitia pun seolah tersenyum lega dan bangga. Tapi ketika peserta OPAK lebih banyak ‘diam’, maka panitia akan mengatainya sebagai pecundang, lembek, dan seabrek cercaan lainnya. Padahal jumlah kita sebagai Mahasiswa Baru di fakultas Soshum tergolong minoritas. Sehingga untuk melakukan itu dibutuhkan banyak suara dan cukup menguras tenaga, seperti yang pernah dikeluhkesahkan oleh saudari Muna dari Prodi Psikologi dan Saudara Bodro dari Prodi Sosiologi. Logisnya, Jika panitia menginginkan kita ‘menang’ dalam aksi urak-urakan tersebut, maka itu tidak lebih dari sebuah bentuk ‘pemerkosaan kehendak’ yang tidak sepatutnya dilakukan, mengingat jumlah peserta OPAK di fakultas Soshum relatif sedikit di banding fakultas lain.

Semua itu bisa dilihat pada waktu pelaksanaan apel pagi di depan universitas. Mereka menghardik para peserta untuk menyanyikan berbagai lagu kebanggaan fakultas secara koordinatif. “Hati-hati Provokasi” itulah lagu boomerang yang mereka jadikan sebagai senjata untuk menyerang pasukan OPAK yang lain. Padahal sejatinya merekalah yang justru jadi provokasi. Dengan demikian, tanpa sadar mereka telah menyuntikkan virus-virus anarkis yang bisa merugikan banyak pihak.  Apakah ini yang mereka inginkan? Sungguh ironis jika demikian.

Dalam satu segmen orasi yang sering mereka koar-koarkan, para peserta dituntut bergerak bebas menyuarakan aspirasinya sebagai rakyat jelata, bahkan peserta juga diberi ruang untuk menentang system pemerintahan yang sudah mapan jika tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diinginkan. Namun, di segmen yang lain, kebebasan peserta untuk menyuarakan aspirasinya sebagai peserta OPAK malah dikekang dan diboikot secara sepihak. Sungguh ironis, sebuah sikap yang kurang sportif dan sangat tidak bijak. Bahkan advokasi dari peserta OPAK terhadap beberapa teman yang disinyalir melakukan pelanggaran hanya berbuah hampa dan  dianggap sebagai alegasi belaka oleh sebagian panitia. Hal ini dialami oleh saudara Zuhri dari Prodi Komunikasi yang kemudian dicekal oleh panitia karena dianggap ‘membangkang’. Padahal semua mata tahu bahwa apa yang dilakukan Zuhri adalah bentuk pembelaan yang cukup berdasar, bukan bentuk pembangkangan seperti yang mereka asumsikan.

Terkadang panitia juga terlalu mendramatisir keadaan seolah sedang terjadi percekcokan yang maha dahsyat di antara mereka. Mereka pura-pura saling komplain satu sama lain dengan mimik yang serius dan meyakinkan. Sehingga semua pusat perhatian peserta OPAK pun beralih pandang pada mereka yang sedang ‘bersandiwara’ di depan dengan berbagai macam asumsi dan opini. Entah atas dasar apa mereka melakukan itu? Yang jelas, aksi yang sengaja mereka dramatisir justru menunjukkan kerancuan mereka sebagai panitia. Padahal setiap hari mereka getol mengintruksikan semua peserta untuk senantiasa kompak dan bersatu dalam hal apapun. Itu artinya, apa yang mereka contohkan tidak sesuai dengan apa yang mereka instruksikan selama ini.

Langkah-langkah preventif yang dilakukan para panitia pun untuk mengantisipasi pelanggaran peserta sama sekali tidak obyektif dan masih terlihat absurd. Contoh konkretnya, peserta dibentak-bentak serta dicaci maki habis-habisan untuk tidak melakukan pelanggaran, atau salah satu peserta dituntut untuk menggaransi teman yang lain demi mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang sama. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada Didik Dwi Susilo dari Prodi Komunikasi yang mencoba menggaransi teman-temannya dengan cukup berani, tapi sayang, hasilnya nihil. Aksi garansi itu sama sekali tidak berhasil. Dan sampai kapan pun tidak akan pernah berhasil.

Bagaimana mungkin para peserta OPAK bisa menggaransi teman-temannya yang belum 100 % mereka kenal dalam jumlah yang tidak sedikit. Sungguh fenomena yang lucu serta menggelikan. Bagaimana koordinasinya? Dan kapan sosialisanya? Benar-benar tidak bisa dinalar akal. Konsekuensinya, pelanggaran di hari-hari berikutnya justru semakin menjamur subur dan banyak indisipliner-indisipliner baru bermunculan.

Jika memang demikian faktanya, maka sejatinya misi mereka untuk mendoktrin mental para peserta OPAK menjadi seorang pemberani tidak lebih dari sebuah alibi yang mereka usung demi melegitimasi sekaligus menutupi aksi arogansi mereka di depan peserta OPAK. Pasalnya, dalam praktiknya, mereka sering melayangkan kata-kata yang merendahkan martabat dan harga diri para peserta. Padahal, selama ini merekalah yang mewanti-wanti peserta untuk senantiasa menghargai waktu, menghargai panitia, dan menghargai sesama. Barangkali mereka lupa, bahwa untuk sampai pada predikat seorang pemberani membutuhkan banyak support, motivasi, dan pendekatan yang luar biasa, bukannya cercaan, celaan atau pun cacian seperti yang mereka lakukan.

Membentuk profesionalitas Mahasiswa Baru bermental pemimpin yang memiliki sikap disiplin, kritis, kreatif, proaktif, atraktif, dan berpikiran luas tidak harus ditempuh dengan menggunakan kekerasan, bengak-bengok, atau pun marah-marah sebagaimana yang dicontohkan oleh para panitia OPAK. Hal ini justru akan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Terkait dengan hal ini, Untung Pramono, salah satu Mahasiswa Baru dari Prodi Komunikasi ikut berkomentar,”Kedisiplinan yang mereka (panitia) terapkan masih terkesan otoriter. Otoriternya juga kurang mendidik.” Hal senada juga disampaikan oleh Latifatul Laili, Nur Wahyuningsih, dan Nur Rofingah dari Prodi Psikologi.

Pendekatan yang seharusnya mereka lakukan adalah pendekatan lahir batin secara intensif, edukatif, dan familiar, sehingga tidak ada lagi yang namanya penekanan, penyiksaan, dan penindasan, meski itu hanya berkisar seputar kekerasan mental. Karena hal itu bisa memberikan efek buruk secara gradual bagi setiap psikis peserta.

Penulis hanya bisa berharap, semoga dengan pelaksanaan OPAK yang kontroversial ini, emosional kita sebagai Mahasiswa Baru pada khususnya, dan sebagai Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada umumnya, mampu terjalin erat dan kuat serta sulit untuk dipisahkan. Sebab emosional yang sama dipercaya bisa jadi modal utama untuk membangun power produktif yang mampu melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif yang sarat dengan nilai-nilai perubahan. Dan semoga pelaksanaan OPAK di tahun-tahun berikutnya mampu menghilangkan kesan paranoid mahasiswa sehingga terlepas dari opini-opini miring yang selama ini beredar ramai di tengah-tengah masyarakat. Semoga..

*)Penulis adalah Mahasiswa baru dari prodi Sosiologi asal Lumajang Jawa Timur

Adehamid.artar@yahoo.com